KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap perlintasan kereta api tidak resmi atau yang masih menggunakan palang bambu. Langkah ini dilakukan menyusul insiden kecelakaan maut di kawasan Stasiun Bekasi Timur yang menimbulkan banyak korban.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengungkap bahwa keberadaan perlintasan bambu yang selama ini hanya dijaga oleh masyarakat sudah saatnya dievaluasi total. Dari hasil pemantauannya, beberapa perlintasan kereta api di Kabupaten Bekasi dalam kondisi sangat rawan, terutama di titik-titik padat seperti Lemahabang. Meski resmi, namun mobilitas pengendara di jalan tersebut sangat tinggi.
"Makanya itu juga nanti akan kita lihat ada berapa di Kabupaten Bekasi yang memang cuma dijaga oleh bambu. Kita tidak akan tinggal diam. Insya Allah akan kita anggarkan. Karena ini adalah buat keselamatan warga kita juga. Kita akan lihat daerah mana saja, kan banyak juga tuh. Memang kita juga harus membuat flyover," kata Asep di Tambun Selatan, Rabu (29/4).
Saat ini pihaknya tengah mengkaji untuk menyiapkan anggaran khusus untuk memastikan tidak ada lagi perlintasan yang hanya dijaga dengan alat seadanya. Kendati demikian, Asep tak menapik bahwa beberapa perlintasan kereta api berpalang bambu ini menjadi penghubung akses antara wilayah. Oleh sebab itu, pihaknya mempertimbangkan dampak-dampak dari penutupan tersebut.
"Banyak sekali perlintas-perlintasan yang tidak berizin. Maaf ya, ini tidak ada itunya karena aksesnya antarwilayah. Jadi itu yang akan kita telusuri nanti," tambahnya.
Terkait alokasi besaran anggaran dan realisasi penutupan perlintasan kereta api berpalang bambu di Kabupaten Bekasi, Asep belum dapat memastikan dapat terealisasi pada tahun 2026 ini atau tahun 2027 mendatang. Ia mengklaim harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat, mengingat Kabupaten Bekasi kini tengah dilanda keterbatasan fiskal.
"Insya Allah secepatnya. Makanya saya mau bicara dengan Pak Gubernur secepatnya. Kita ingin, ini kan darurat, ini bahaya. Kita lihat memang kalau memang ada, ya secepatnya kita anggarkan. Untuk namanya dijaga ya minimal. Jangan sampai kayak kemarin lah. Kalau begini aja kan nanti bisa berulang. Iya makanya nanti kita lihat daerah mana saja kan banyak juga tuh," terang Asep.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya akses jalan baru yang dibuat warga namun tidak mengindahkan aturan keselamatan PT KAI.