Jio menepis anggapan bahwa kritik tersebut merupakan tudingan Partai Buruh berambisi merebut kekuasaan. Ia menekankan, yang menjadi persoalan adalah etika dan keberlanjutan kerja sama politik.
“Bukan saya beranggapan Partai Buruh mau maruk. Tapi ada yang namanya etika politik, apakah Partai Buruh ke depan bisa tanpa PDI Perjuangan? Kan enggak bisa mencalonkan,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam konfigurasi koalisi Pilkada 2024, Partai Buruh, PPP, dan PBB mendukung Asep sebagai calon wakil bupati. Sementara itu, PDIP mengusung Ade sebagai calon bupati.
Dengan perubahan posisi setelah Ade tersandung kasus hukum dan Asep menjalankan tugas sebagai kepala daerah, Jio menilai kursi wakil bupati semestinya menjadi bagian yang diperjuangkan PDIP.
“Ketika sekarang dokter Asep menjadi bupati, secara umumnya jatahnya PDI Perjuangan. Karena Partai Buruh, PPP, dan PBB sudah di dokter Asep, bukan di wakil lagi, mereka sudah punya bupati. Sekarang wakil bupati dari kader PDI Perjuangan,” jelasnya.
Meski demikian, Jio mengaku PDIP tidak khawatir jika partai koalisi lain tetap mengusulkan kadernya. Ia menegaskan, partainya lebih memilih memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada larut dalam perebutan posisi politik.
“Bagi PDI Perjuangan tidak ada kekhawatiran ketika partai koalisi ngotot untuk mengusung kadernya, karena bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana fokus bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.
Hingga kini, menurut Jio, partai-partai koalisi belum menggelar rapat untuk membahas pengisian jabatan wakil bupati. Ia meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada Asep untuk menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi.