Untuk menutup celah tersebut, Barantin mendorong empat prinsip bagi seluruh insan karantina, yakni profesionalisme, transparansi, sertifikasi kompetensi, dan integritas.
Ia menegaskan, setiap keputusan karantina harus berdasarkan penelitian dan hasil pengujian, bukan sekadar dugaan. Petugas yang menangani tindakan karantina, termasuk pengelola instalasi dan laboratorium, juga didorong memiliki sertifikasi sesuai bidang tugasnya.
Namun, Karding menyebut integritas sebagai kunci utama. Pembenahan, kata dia, harus dilakukan melalui keteladanan pimpinan sekaligus pembangunan sistem yang mempersempit peluang penyimpangan.
“Cara menumbuhkannya bagaimana? Memberi contoh dan membangun sistem. Jangan buka ruang kesempatan, sistemnya harus diperketat,” katanya.
Barantin juga berencana mempelajari praktik terbaik dari sejumlah negara. Australia menjadi rujukan dalam penguatan biosecurity, Jepang dalam pengembangan laboratorium, Selandia Baru dalam aspek medis, serta China dalam pelacakan komoditas (traceability) dan digitalisasi data.
Karding menegaskan, pengalaman negara-negara tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia berharap penguatan personel, pemerataan fasilitas, digitalisasi, dan pembenahan integritas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan karantina.
“Kalau tidak dipercaya masyarakat, bagaimana orang mau datang? Takut orang datang. Belum apa-apa sudah berpikir, ‘Ah, sudah pasti di situ main, sudah biaya tinggi,’” tandasnya. (Iky)