" Kami dari Kejaksaan mendampingi Disperkimtan Kabupaten Bekasi agar proses penertiban dan legalisasi aset fasos-fasum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus meminimalisir risiko sengketa di kemudian hari," kata David.
Ia menambhkan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan mencegah potensi hilangnya aset daerah akibat penyerahan yang tidak tuntas.(mil)