Meski begitu, hingga saat ini Hudaya memastikan belum menerima informasi adanya gugatan resmi yang telah didaftarkan ke pengadilan.
"Saya enggak berani memastikan. Itu pertanyaannya kepada penggugat. Kalau kita sifatnya menunggu. Kalau ada gugatan, ya kita akan hadapi," tandasnya.
Sementara itu, polemik hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bekasi diakui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya berakhir.
Sebanyak 26 desa tercatat masih menyisakan keberatan dari pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilihan. Mediasi yang difasilitasi Kejaksaan Negeri (Kejari) pun belum menghasilkan kesepakatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, mengatakan mediasi yang difasilitasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) tersebut pada dasarnya hanya bertujuan mempertemukan pemohon dan termohon untuk mengklarifikasi persoalan yang dipersoalkan.
Menurutnya, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan pihak yang mengajukan keberatan agar menerima hasil mediasi. Begitu pula sebaliknya, pihak pemohon tetap memiliki hak menentukan langkah hukum yang akan ditempuh.
"Mediasi itu sifatnya tabayun antara pemohon sama termohon. Pada prinsipnya kita hanya menjelaskan titik-titik masalahnya. Tapi tidak bisa memaksakan kemauan kita untuk pemohon dan juga sebaliknya," ujar Iman.
Dia menyebut, pihak yang masih merasa dirugikan dipersilakan menggunakan jalur hukum sesuai persoalan yang dihadapi. Baik melalui mekanisme perdata maupun pidana, sepanjang memiliki dasar hukum.