KARAWANG BEKASI DISWAY.ID - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi terus mendorong kontribusi dunia usaha semakin terarah, tercatat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur desa.
Satu di antaranya, lewat gelaran Sosialisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Corporate Social Responsibility (CSR) 2026 yang digelar di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (22/10/2026)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Dwy Sigit Andrian kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak menghimpun maupun mengelola dana CSR dari perusahaan.
"Jadi kami mendorong dan mengajak perusahaan bapak ibu melaporkan kegiatan CSR-nya. Dengan adanya laporan dari seluruh perusahaan, masyarakat yang selama ini tidak tahu bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan itu sudah memberikan CSR,” tegas dia.
Menurut Dwy, selama ini banyak perusahaan telah menyalurkan program sosial di lingkungan sekitar, namun kontribusinya belum terdokumentasi dengan baik sehingga belum diketahui secara luas oleh masyarakat.
Dia juga meluruskan anggapan yang menyebut dana CSR berada di pemerintah daerah. Kata dia, pelaksanaan program CSR sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan.
“Terkait dengan CSR, kami tidak mengelola uang. Tidak ada serupiah pun. Jadi kami luruskan adanya anggapan bahwa dana CSR itu ada di pemerintah daerah,” tukas dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bekasi, Vina Sari Nalurita, mengatakan pihaknya menawarkan tujuh menu program kolaborasi yang dapat dipilih perusahaan.
Di antaranya, rehabilitasi dan penyediaan ruang kelas, penyediaan mebel sekolah, beasiswa bagi siswa kurang mampu, pelatihan digitalisasi bagi guru dan siswa, pelatihan kesiapan kerja, pelatihan kewirausahaan, serta perlindungan pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Program tersebut, kata Vina, disusun berdasarkan persoalan pembangunan di Kabupaten Bekasi, terutama terkait pendidikan, peningkatan keterampilan, dan tingginya angka pengangguran.
“Karena kita melihat juga angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bekasi ini ada 0,07 persen itu setara dengan SMA Kelas 1. Ada juga program lainnya pelatihan bagi guru dan siswa dalam penguatan digital,” terangnya.
Selain pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Bappeda juga mendorong pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, salah satunya penataan jalan lingkungan di tingkat desa.
“Jadi tidak hanya terkait dengan penguatan SDM, tetapi juga kami mendorong infrastruktur berkeadilan. Salah satu prioritasnya adalah satu desa, satu penataan jalan lingkungan,” ujarnya.
Untuk memudahkan perusahaan, Bappeda menyediakan platform digital melalui laman http://csrbekasikab.go.id yang memuat pilihan program berdasarkan lokasi, bidang, dan estimasi biaya.
“Estimasi biaya yang kami munculkan semata-mata untuk memberikan referensi besaran kegiatan yang kami tawarkan. Pelaksanaannya tetap diserahkan kepada masing-masing perusahaan,” pungkas Vina. (Adv)