Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif Nusantara terus berjalan. Progres fisik gedung legislatif mencapai 25,40%, sedangkan kawasan yudikatif menyentuh 32,83%.
KARAWANG BEKASI, DISWAY.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap penting. Otorita IKN terus mempercepat pembangunan gedung-gedung pemerintahan di kawasan legislatif dan yudikatif, dengan rata-rata kemajuan fisik masing-masing mencapai 25,40% dan 32,83%.
Progres tersebut menjadi bagian dari upaya melengkapi fasilitas pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Sejumlah proyek gedung DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi kini terus dikerjakan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran meninjau langsung sejumlah lokasi pembangunan di KIPP Nusantara pada Minggu. Peninjauan itu bertujuan memastikan pekerjaan konstruksi tetap berjalan sesuai rencana.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan pembangunan gedung perkantoran masih mengikuti target yang telah ditetapkan. Meski demikian, pelaksana proyek tetap perlu mengejar sasaran pekerjaan hingga akhir 2026.
"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin.
Progres Gedung DPR, DPD, dan MPR Masih Berjalan
Di kawasan legislatif, pembangunan sejumlah gedung lembaga negara menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda. Berdasarkan data konstruksi terintegrasi, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mencapai 22,75%.
Sementara itu, pembangunan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencatatkan progres 24,33%. Adapun Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I mencapai 21,91% dan Gedung DPR II sebesar 21,66%.
Pekerjaan Gedung Sidang Paripurna juga terus berjalan dengan capaian fisik 20,25%. Angka tersebut menunjukkan pembangunan fasilitas utama lembaga legislatif masih berlangsung secara bertahap.
Namun, pembangunan infrastruktur jalan di kawasan legislatif bergerak lebih cepat. Progres jalan di area tersebut telah mencapai 41,49%, jauh di atas capaian sejumlah gedung perkantoran.
Perkembangan ini memperlihatkan Otorita IKN juga memprioritaskan konektivitas antarkawasan. Infrastruktur jalan menjadi elemen penting untuk mendukung akses dan aktivitas pemerintahan ketika kompleks tersebut mulai beroperasi.
Kawasan Yudikatif Lebih Maju, Jalan Tembus 46,69%
Di kawasan yudikatif, pembangunan fasilitas lembaga peradilan juga terus menunjukkan kemajuan. Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan mencatatkan progres fisik sebesar 26,52%.
Sementara itu, pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencapai 25,27%. Capaian tersebut menjadi bagian dari pengembangan kompleks peradilan di ibu kota baru.
Seperti kawasan legislatif, pembangunan jalan di area yudikatif mencatatkan kemajuan lebih tinggi dibandingkan gedung utama. Progres fisiknya bahkan sudah mencapai 46,69%.
Percepatan pembangunan jalan tersebut mendukung penyiapan akses di lingkungan perkantoran lembaga yudikatif. Dengan demikian, pengembangan kawasan tidak hanya berfokus pada bangunan, tetapi juga jaringan infrastruktur pendukung.
Investor China Tanam Modal Rp1,25 Triliun di IKN
Selain meninjau proyek pemerintah, Basuki juga mengunjungi lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai pembangunan sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.