Kadisdik Karawang Jangan Cuma Ngeluh Anggaran, Tahun 2022 Sudah Lima Sekolah Rata dengan Tanah

Kadisdik Karawang jangan cuma ngeluh anggaran.  Lihat, belum usai sorotan peristiwa puluhan anak-anak SDN Medangasem I yang belajar dilantai akibat robohnya bangunan kelas Senin (17/7), beberapa hari kemudian, tepatnya pada Kamis (21/7), menyusul bangunan milik SDN Dayeuhluhur III Kecamatan Tempuran yang roboh. Selama tahun 2022, total sudah ada lima sekolah di Karawang yang gedung kelasnya ambruk. Ini merupakan wajah murah sekaligus bukti gagalnya Disdik Karawang menyusun skala prioritas rehabilitasi gedung kelas rusak. Jadi Kadisdik Karawang jangan cuma ngeluh anggaran. Peristiwa sekolah roboh bergiliran ini menjadi catat penting bagi buruknya menyusun sakala prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan di Karawang. SDN Bojongsari I di Tirtamulya menjadi sekolah pertama pada tahun 2022 ini yang menelan pil pahit, bangunan kelas milik sekoal keburu ambruk tanpa sempat direhabilitasi oleh pemerintah daerah. Padahal saat itu, pihak sekolah mengakui kondisi banguan sudah sangat memprihatinkan. Padahal beberapa pekan sebelumnya, kejadian sekolah roboh SDN Bayurkidul I Kecamatan Cilamya Kulon juga sempat menjadi buah bibir, dan menjadi sekolah penutup yang bangunan kelasnya roboh di ujung tahun 2021. Baca Juga: Dear Cellica-Aep, Lihatlah Sekolah Kami…! Balik ke 2022. Usai bangunan SDN Bojongsari I roboh pada 10 Januari 2022, satu bulan setelahnya, tepatnya pada 15 Februari terjadi lagi peristiwa sekolah roboh di pesisir Karawang, yakni di SDN Rawagempol Wetan I. Lokasi SDN Rawagempol Kulon tak jauh dari SDN Bayur Kidul I yang di ujung tahun 2021 sudah duluan mengalami bangunan kelasnya roboh. Selanjutnya, satu bulan setelah peristiwa robohnya gedung kelas milik SDN Rawagempol Kulon I roboh, kisah pahit serupa dialami jajaran pengajar dan siswa SDN Pasirmukti I. Dua rombel kelas roboh rata dengan tanah usai beberapa jam sebelumnya dijadikan tempat belajar-mengajar oleh puluhan siswanya. Ternyar di bulan Juli ini, bertepatan dengan para siswa yang mulai kembali melaksanakan KBM tatap muka, dua sekolah dasar di pesisir malah roboh. Kejadian robohnya dua sekolah ini yakni Setelah SDN Medangasem 1 Desa Medangasem, Kecamatan Jayakerta pada Senin 18 Juli, dan pada Kamis 21 Juli, sekolah SDN Dayeuhluhur III Kecamatan Tempuran, roboh menjadi sorotan serius selain karena waktunya bertepatan dengan masa pengenalan lingkunan sekolah (MPLS) para siswa baru, juga lantaran menambah deretan panjang daftar sekolah yang roboh rata dengan tanah pada tahun ini. Nampaknya ancaman potensi sekolah roboh tidak menjadi ketakutan bagi sedikit orang. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), hingga tahun 2022 tercatat, ada 468 ruang yang mengalami kerusakan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 163 bangunan di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Di saat kondisi yang sebegitu mendesak, Disdik Karawang mengakui usulan perbaikan sekolah-sekolah rusak sudah ia terima daftarnya sejak tahun 2020 lalu. Perbaikan secara besar-besaran yang menyentuh banyak bangunan, diakuia Kadisdik Karawang, Asep Junaedi belum bisa dilakukan pada dua tahun terakhir lantaran anggaran perbaikan sekolah juga harus terkuras untuk penanganan pandemi covid-19. “Tetapi mau bagaimana lagi, realisasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah sangat terbatas. Apalagi saat pandemi Covid-19, banyak anggaran yang di-refocusing,â€ aku dia. "Kalau untuk jumlah kelas yang rusak itu tentunya saya ingin ini bisa diperbaiki. Tetapi, anggaran kita dari pemerintah daerah terbatas, jadi tidak semuanya bisa di cover," tambahnya. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Karawang yang komisinya menjadi mitra kerja Dinas Pendidikan Karawang, Asep ‘Ibe’ Syarifudin menyentil keras Dinas Pendidikan yang dinilainya gagal menyusunskala prioritas rehabilitasi bangunan sekolah rusak. “Melalui Bank Data ini nanti akan terlihat dalam pembahasan anggaran, sekolah – sekolah mana saja yang harus menjadi prioritas,â€ ucap Ibe yang sekaligus menyarankan Disdik harus punya bank data sekolah rusak. Ibe menerangkan, dengan APBD yang besar, harusnya sudah tak ada lahi sekolah roboh di Karawang. Tinggal, kata dia Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Karawang,duduk bareng menyepakati pengalokasian anggaran prioritas untuk sekolah. “Dari postur anggaran perbaikan yang dimiliki Disdikpora saat ini, tentu hal ini tidak wajar jika dibandingkan dengan bangunan sekolah yang rusaknya mencapai ribuan,â€ jelas dia. Bahkan, sekalipun APBD tak cukup menagomodir kebutuhan perbaiakn sekolah, kata Ibe masih banyak cara untuk menjadi solusinya. Tinggal pemerintah daerah dengan kewenangannya meminya semua pabrik-pabrik yang ada di Karawang dalam beberapa tahun ke depan mengalokasi dana CSR secara khsus untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak. â€Tidak bisa hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja, ketika anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi lalu diam menunggu hingga anggaran tahun berikutnya,â€ tegas Asep. (mhs)