2022, Program PEN Capai Rp 451 Triliun

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 451 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022. "Presiden Jokowi telah menyetujui beberapa program PEN, disiapkan anggaran di tahun 2022 senilai Rp 451 triliun yang terbagi tiga yaitu kesehatan, perlindungan sosial dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor yaitu UMKM maupun korporasi," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Minggu (16/1). Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai mengikut rapat terbatas dengan topik Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Yang disetujui Bapak Presiden pertama terkait insentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) disiapkan perpanjangan sampai Juni 2022," ungkap Airlangga. Ketentuannya PPN DTP untuk rumah susun dan rumah tapak dengan nilai hingga Rp 2 miliar PPN DTP sebesar 50 persen diperhitungkan sejak awal kontrak. "Dan diharapkan rumah diselesaikan dalam waktu 9 bulan," tambah Airlangga. Selanjutnya PPN DTP diberikan sebesar 25 persen untuk harga jual rumah tapak dan rumah susun senilai Rp 2 miliar-5 miliar. "Selanjutnya Presiden juga setujui fasilitas PPNBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah) yang ditangung pemerintah khusus sektor otomotif dengan harga penjualan di bawah Rp200 juta atau LCGC (Low Cost Green Car)," ungkap Airlangga. PPNBM untuk LCGC saat ini adalah 3 persen, kemudian pemerintah akan memberikan fasilitas 0 persen pada kuartal pertama 2022. "Artinya 3 persen PPNBM untuk LCGC ditanggung pemerintah, kuartal kedua 2 persen ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga 1 persen ditanggung pemerintah, di kuartal 4 bayar penuh yaitu sesuai tarifnya 3 persen," tambah Airlangga. Kemudian untuk PPNBM produk otomotif seharga Rp200 juta-250 juta tarif PPNBM normal adalah 15 persen. "Di kuartal 1 sebesar 50 persen ditanggung pemerintah jadi masyarakat membayar 7,5 persen, di kuartal kedua membayar 'full' sebesar 15 persen," tambah Airlangga. Selanjutnya menurut Airlangga, Presiden Jokowi, juga menyetujui "front loading" bantuan sosial. "Yaitu perluasan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima (PKL), warung dan nelayan dengan jumlah peserta diperkirakan 2,76 juta orang yaitu 1 juta PKL dan pemilik warung 1,76 juta nelayan dan penduduk ekonomi miskin ekstrim dengan besaran yaang diberikan Rp600 ribu per penerima," kata Airlangga. Pemberian bantuan tersebut akan dilaksanakan pada kuartal 1 2022. "Akan segera dilaksanakan dan Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan 'front loading' di kuartal pertama," ungkap Airlangga. (*)