Rahmat Hidayat Djati Tekankan Keadilan Fiskal untuk Perkuat Otonomi Daerah

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati menekankan pentingnya keadilan fiskal untuk memperkuat otonomi daerah. Menurut dia, penguatan otonomi harus diiringikebijakan fiskal yang mampu menghargai kontribusi setiap daerah, termasuk daerah yang menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

 

Hal itu disampaikan Rahmat dalam acara Majelis Musyawarah Sunda (MMS) yang digelar di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Jakarta, Sabtu (8/8/2026). Forum tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus pertukaran gagasan mengenai masa depan masyarakat Sunda dan kontribusinya bagi Indonesia.

 

Rahmat mengatakan, pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pembangunan juga harus menghadirkan keadilan bagi masyarakat dan daerah.

"Namun, otonomi yang kuat tentu membutuhkan keadilan fiskal," ujar Rahmat dalam pidatonya.

 

Ia menilai daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga hutan dan sumber air semestinya memperoleh penghargaan serta manfaat yang lebih berkeadilan. Menurutnya, keadilan fiskal tidak sekadar menyangkut pembagian hasil, tetapi juga bagaimana kontribusi daerah mendapatkan penghargaan yang proporsional.

"Sebab keadilan fiskal bukan hanya tentang berbagi hasil, tetapi juga bagaimana kontribusi dihargai," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat juga mengangkat gagasan Ekoregion Sunda sebagai ruang kolaborasi antarwilayah. Ia menegaskan gagasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menciptakan batas pemisah, melainkan memperkuat persatuan dan kerja sama.

 

Menurut Rahmat, Sunda, Cirebon, Banten, dan Betawi memiliki keterhubungan sejarah, budaya, dan kehidupan. Kesamaan tersebut dapat menjadi modal untuk membangun masa depan bersama melalui penguatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas manusia.

Ia juga menyinggung pentingnya otonomi daerah, termasuk kemungkinan pembentukan daerah otonomi baru untuk kabupaten, kota, maupun provinsi. Otonomi, kata dia, harus menjadi jalan bagi daerah untuk mengembangkan potensi, memperkuat kemandirian, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

 

Sumber: