Komisi I DPRD Jabar-DPRD NTT Perkuat Sinergi Tata Kelola Pemerintahan dan Optimalisasi Aset

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyambut kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (20/8/2025). Pertemuan ini menghadirkan dialog produktif antar legislatif untuk berbagi pengalaman dalam pengawasan pemerintahan dan pengelolaan aset daerah.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P menegaskan bahwa perbedaan karakter Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur justru memperkaya wawasan. Menurutnya, kolaborasi semacam ini memperkuat semangat membangun Indonesia secara menyeluruh.

“Pembangunan nasional tidak boleh berlangsung secara parsial. Jawa Barat dan NTT bisa saling menguatkan. Dengan kebersamaan, kami yakin langkah ini membawa manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Rahmat, legislator Partai Kebangkitan Bangsa.

Rahmat menegaskan bahwa setiap provinsi menghadapi tantangan yang berbeda. Jawa Barat mengelola wilayah luas dan jumlah penduduk besar, sedangkan NTT berhadapan dengan geografis khas. Perbedaan ini mendorong kedua pihak untuk saling melengkapi.

Julius menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah yang tertib dan terstruktur. Ia melihat kinerja OPD di Jawa Barat mampu mendorong peningkatan PAD secara signifikan. Di NTT, PAD meningkat dari 1,4 triltun menjadi 2,8 trilyun. Namun, Julius menilai peningkatan ini masih membutuhkan penguatan peran OPD agar target lebih optimal

Sekretaris Komisi I DPRD NTT, Hironimus Banafanu, menambahkan bahwa Pemprov NTT memiliki aset di Kota Bandung. Ia menilai aset tersebut bisa dikelola secara produktif bersama Pemprov Jabar. Menurutnya, hasil pengelolaan aset bisa memperkuat sektor pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.

“Kami juga mempelajari gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang penuh kreativitas. Setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra. Nah, kami ingin memahami bagaimana DPRD Jabar mengawasi dinamika itu,” kata Hironimus, politisi PDI Perjuangan.

Anggota DPRD NTT, Anton Landi, memaparkan peran Komisi I dalam bidang hukum, pemerintahan, dan kesekretariatan. Ia menegaskan pentingnya sinergi dengan mitra eksekutif untuk mendorong kontribusi maksimal. Salah satunya dengan optimalisasi aset daerah agar PAD semakin meningkat.

Anton juga menekankan pentingnya peningkatan sumber data manusia. Menurutnya, pengalaman Jawa Barat dapat menjadi acuan bagi NTT. “Kami melihat metode pendidikan dan pelatihan di Jawa Barat bisa kami adopsi untuk peningkatan kualitas SDM di NTT,” jelas Anton.

Ia menambahkan, kualitas SDM yang lebih baik akan memperkuat tata kelola aset daerah. Komisi I DPRD NTT, lanjutnya, berkomitmen mengawasi jalannya pemerintahan sesuai amanat undang-undang. Dengan cara itu, pembangunan daerah bisa berlangsung lebih efektif.***

Sumber: