Krisis Sampah Jawa Barat Ditargetkan Tuntas 2029, Pemerintah Terapkan Sistem Reward dan Punishment

Jawa Barat, Disway.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Bupati Subang menggelar rapat koordinasi membahas penanganan krisis sampah yang masih menjadi persoalan serius di wilayah ini. Pertemuan tersebut menargetkan penyelesaian masalah sampah secara tuntas pada tahun 2029, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat saja, melainkan membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah serta keterlibatan aktif masyarakat. “Tanpa kerja sama semua pihak, target 100 persen penyelesaian sampah pada 2029 sulit tercapai,” ujarnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan penerapan sistem reward dan punishment bagi pemerintah daerah. Daerah yang berhasil mengelola sampah dengan baik akan mendapatkan penghargaan dan bantuan pembangunan, seperti Lomba Gapura Sri Baduga dengan hadiah pembangunan infrastruktur senilai hingga Rp9 miliar, serta Anugerah Pancawaluyo untuk sekolah-sekolah terbersih. Sebaliknya, bantuan akan dicabut bagi daerah yang gagal memenuhi standar pengelolaan sampah.

BACA JUGA:Wali Kota Bekasi Apresiasi Prestasi KORMI di Fornas NTB VIII 2025

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Subang menyampaikan bahwa TPA Jalupang akan ditingkatkan dari sistem open dumping menjadi sanitary landfill. Transformasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

Selain infrastruktur, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi publik. Edukasi dan kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar program pengelolaan sampah dapat berjalan efektif.

Dengan rencana komprehensif ini, Pemerintah Jawa Barat optimistis dapat menuntaskan krisis sampah tepat waktu dan menjadikan provinsi ini sebagai contoh keberhasilan pengelolaan lingkungan di Indonesia.***

Sumber: