DPRD Bakal Panggil Pemkab Bekasi

“Kalau melihat kondisi masyarakat sekarang, apalagi setelah musibah banjir, tentu ada kebutuhan mendesak yang harus lebih diprioritaskan,” ujarnya.

 

Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap penanganan banjir di Kabupaten Bekasi. Menurut Ade, persoalan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan memerlukan keterlibatan dan evaluasi bersama lintas instansi.

 

“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek pemerintah daerah, karena ada keterlibatan pihak lain seperti BBWS dan instansi terkait lainnya,” imbuhnya.

 

Terkait arah kebijakan pemerintah daerah yang saat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Ade menegaskan DPRD belum dapat memberikan penilaian secara utuh. 

 

Evaluasi resmi akan dilakukan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dijadwalkan dibahas pada Mei atau Juni mendatang.

 

Penilaian tersebut, lanjut Ade, akan mengacu pada kesesuaian pelaksanaan APBD dengan RPJMD yang telah disepakati bersama, sekaligus menjadi dasar pengawasan DPRD terhadap implementasi program pembangunan daerah. 

 

“Ibaratnya manual book sudah ada. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menjalankan secara maksimal. Tidak akan ada hal-hal yang benar-benar baru, karena semuanya sudah dirumuskan bersama dalam APBD 2026 dan 2027,” imbuhnya. 

 

Politisi Partai Golkar itu menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan implementasi anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

Sumber: