Musrenbang Memantapkan Ketahanan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur

KABUPATEN BEKASI - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 diharapkan tepat sasaran karena mengingat anggaran untuk kegiatan di Kabupaten Bekasi yang tidak cukup besar. Musrenbang tingkat kecamatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaring aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Cucu Srihartini menjelaskan, Musrenbang tahun ini menitikberatkan pada pemantapan ketahanan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas menuju Bekasi bangkit dan sejahtera. "Diharapkan para camat untuk menyampaikan prioritas-prioritas usulan kegiatanan untuk Tahun 2023. Usulan-usulan itu tolong dimusyawarahkan dengan baik karena mengingat anggaran yang ada terbatas," terang Cucu. Adapun jumlah usulan kegiatan saat ini mencapai puluhan ribu dari beberapa desa, kecamatan dan dewan. Namun kata Cucu, yang dapat terealisasi hanya ribuan saja untuk Tahun 2023. Oleh karena itu, menurutnya, kegiatan yang diusulkan harus benar-benar menentukan prioritas sehingga pembangunan yang benar-benar dirasakan perlu yang didahukukan. Beberapa usulan kegiatan yang sudah ada saat ini diantaranya dari Kecamatan Cibarusah sebanyak empat usulan, Cikarang Pusat dan Muara Gembong sebanyak delapan usulan, lima usulan Serang baru, enam usulan Sukawangi, Tambelang diangka tujuh usulan, tiga Kedungwaringin dan paling sedikit dari Tarumajaya hanya dua usulan. Dari 23 kecamatan yang ada di Bekasi, sekiranya baru terdapat delapan kecamatan yang terekspos dan sisanya melalui zoom meeting. Cucu menyatakan bahwa hasil Musrenbang ini akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang Kabupaten yang akan datang. "Kami berharap semoga usulan-usulan ini sudah mengerucut nanti pada Musrenbang Kabupaten, sehingga kami bisa menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Serta akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ungkap Plt Kepala Bappeda berhijab tersebut. Sementara itu Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki menambahkan, ia akan mengawal Musrenbang agar mengetahui kebutuhan pembangunan dengan skala prioritas. Mengingat urgensi pembangunan di setiap daerah dan desa pasti berbeda-beda. Makanya, ia siap megawal Musrenbang agar rencana pembangunan daerah bisa merata dan tepat sasaran berdasarkan poin-poin usulan yang masuk. Dirinya menegaskan, pemerataan pembangunan di Kabupaten Bekasi harus tercapai demi mengurangi kesenjangan antar wilayah. "Ya, harus tercapai karena secara geografis Kecamatan Tarumajaya berada di perbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan DKI Jakarta dan Kota Bekasi," tutupnya. (yud/kbe)

Sumber: