Bappeda-DPRD Diminta Kawal Musrenbang Dapil

KARAWANG - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan secara serentak, Jum’at (4/3). Salah satunya di dapil IV yang dilaksanakan di aula kantor kecamatan Cilamaya Wetan. Kepala Bappeda dan enam anggota DPRD Karawang diminta serius dalam mengawal usulan prioritas ajuan tahun anggaran 2023. Banyak sekali keluhan dan pertanyaan disampaikan para kepala desa dan juga ASN tingkat kecamatan yang merasa jenuh terhadap musrenbang yang hanya sekadar seremonial saja. Hal itu disampaikan oleh Kasie PMD Kecamatan Telagasari Akang Mukhtar. Pihaknya meminta agar diberi kepastian mengenai usulan skala prioritas yang akan direalisasikan tahun depan sekaligus meminta jaminan kepada Bapedda dan anggota DPRD Karawang yang hadir. “Kami minta kepastian saja, jika benar ada istilah skala prioritas, tolong beri kami lampu hijau, mana saja titiknya dan jaminan apa kalau usulan itu bisa realisasi? Agar kami pulang musrenbang dapil ini, bisa bawa oleh-oleh untuk disampaikan ke desa-desa,â€ kata Akang Mukhtar. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Plt Camat Tempuran M.Komarudin mengatakan, pihaknya meminta kepada pemkab dan anggota DPRD Karawang agar bisa mengawal bahkan sampai merealisasikan apa yang sudah diusulkan dari bawah. Usulan yang disampaikan dan merupkan skala prioritas yang di layangkan baik dari pemerintah desa maupun kecamatan terdiri dari, penangangan abrasi pantai yang sudah sering menjadi bencana langganan tiap tahun, revitalisasi lahan-lahan kritis di pesisir, perbaikan insfratruktur jalan poros desa sera gerbang kecamatan, dan terakhir yang sering diusulkan tiap musrenbang yaitu pelebaran jalan layapan yang merupakan akses masuk ke wilayah Tempuran, jalan layapan sendiri merupakan akses yang sangat penting dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. “Kami harap di kawal usulan dari 14 desa dan kecamatan yang merupakan prioritas. Semoga bisa direalisasikam, karena utamanya menjadi kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan,â€ kata dia. Di tempat yang sama, Anggota DPRD Karawang Budianto mengatakan, usulan prioritas saat ini diakuinya bukan sembarangan karena menggunakan sistem SIPD yang terkoneksi langsung dengan Kemendagri. Pihaknya sering kali mengatakan kepada Bappeda agar bisa merealisasikan minimal pemeratan pembangunan satu desa satu titik yang regular. Banyak sekali persoalan dan kebutuhan di desa-desa, bahkan sering kali dalam Musrenbang, akses jalan Cermin-Alang Lanang hingga turi dan jalan layapan sering disampaikan dari dulu namun selalu gagal direalisasikan. “Di sistem SIPD ini, kami harap bisa sinergis dan benar benar merealisasikan sesuia harapan masyarakat desa,â€ pinta Budianto. Anggota Komisi 2 DPRD Karawang Teddy Luthfiana mengatakan, ia memiliki kewenangan memberikan aspirasi untuk pembangunan fisik di setiap desa sesuai dengan usulan baik lewat musrenbang ataupun reses. Ia meminta agar pokir dewan maupun regular harus bisa sinergis dengan eksekutif agar tidak tumpang tindih. Ia juga meminta agar keluhan masyarakat yang emergency persoalan abrasi pantai yang airnya masuk ke area kesawahan bisa diatasai karena perbaikan infratruktur dapat meningkatkan perekonomian. “Kami di reses banyak mendengar keluhan penanggulangan abrasi di pantai yang airnya masuk ke sawah jadi harus dibuatkan pintu air yang artinya pembangunan infstruktur dapat meningkatkan perekonomian, jadi tetap endingmya setiap ajuan dan realiasi harus sinergis agar tidak tumpang tindih,â€ ucap Teddy. Sekedar informasi yang hadir pada saat musrenbang tersebut, Kepala Bappeda Asip Suhendar bersama tim monitoring pemda, Anggota DPRD Dapil IV, Budianto, Teddy Luthfiana, Mahpudin, Rizka Restu Amalian, Asep Saepudin Zukhri, Masykur, Camat Cilamaya Wetan, Camat Cilamaya Kulon, Camat Tempuran, Camat Telagasari, Camat Lemahabang, serta perwakilan Kepala Desa dan BPD dan Danramil dan perwakilan Polsek Cilamaya Wetan. (cr1/mhs)

Sumber: