Tanpa Dihadiri Kepala Desa, Musrenbangdes Purwadana Tetap Berjalan Khidmat

Tanpa Dihadiri Kepala Desa, Musrenbangdes Purwadana Tetap Berjalan Khidmat

KARAWANG - BPD dan Pemerintah Desa (Pemdes) Purwadana, Kecamatan Telukjambetimur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun Anggaran 2023. Total ada 73 Usulan yang disampaikan oleh masyarakat dan lembaga, Pemdes Purwadana berkomitmen akan mengupayakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Menurut Sekretaris Desa Purwadana, Abdul Haris Munshowiru mengatakan musrenbangdes kali sedikit berbeda, karena tidak dihadiri kepala Desa Purwadana disebabkan masih sakit.
"Iyaa, kepala desa tiga minggu sakit, kabar empat hari terakhir sakit sedang di rumah sakit," ucap Abdul Haris kepada KBE, Rabu (7/9) kemarin.
Disinggung mengenai realisasi pembangunan yang di usulkan oleh masyarakat, pihaknya berkomitmen mengupayakan realiasi pembangunan asalkan dengan syarat masuk sekala prioritas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Cuman kita akan memilih yang urgen sesuai dengan yang skala prioritas sesuai dengan undang undang seperti yang pak lurah sampaikan," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua BPD Purwadana, Lukman N Iraz mengatakan pihaknya akan memastikan agar usulan tersebut bisa diterima  oleh pemdes.
"Hari ini kita pemdes dan bpd melaksanakan musrenbangdes, diawali dengan capaian pembangunan 2022 yang meruapakan hasil musrenbangdes sebelumnya," kata Lukman
"Kita BPD memastikan, usulan dari masyarakat bisa diterima oleh pemerintah Desa bisa terlaksana," jelasnya.
Diakuinya, usulan tersebut sudah tentu tidak akan terlaksana semua, disebabkan ketersediaan anggaran dan kesesuain juknis yang berlaku dari anggaran tersebut. Namun pihaknya akan mendorong agar usulan tersebut bisa diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui APBD murni ataupun melalui Aspirasi Anggota DPRD,  Karawang, Provinsi maupun Pusat.
"Namun kita menyadari usulan bisa terlaksana semua, karena sistem anggaran yang ada, semuanya ada juknas dan juknis ini untuk apa, sehingga tidak ter-cover, namun pihaknya akan mengusulkan melalui pemda baik program murni atau aspirasi Anggota DPRD," katanya.
Menurut mantan Ketua KNPI Karawang ini, sudah menjadi sebuah tradisi di pemerintah Desa Purwadana dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan selalu melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Total ada 73 usulan yang di sampaikan.
"Kita sudah mentradisikan, dalam mewujudkan pemerintah Desa yang akuntabel dan transparan, kita melibatkan masyarakat, sebelumnya musdes terlebih dahulu, kemudian di rekap dan hari ini di sampaikan," ungkapnya.
"Ada 73 Usulan Pembangunan, tapi paling tidak skala prioritas yang urgen kita utamakan,"pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: