Usai Dapat Kecaman dan Kritikan, Arteria Dahlan Sebut Masyarakat Sunda Sebagai Keluarganya

SETELAH mendapatkan kecaman dan juga kritikan dari berbagai kalangan, akhirnya Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengungkapkan permintaan maafnya ke publik. Arteria mengaku masyarakat Sunda adalah bagian dari keluarganya. Sehingga dia menegaskan tidak ada niat untuk merendahkan masyarakat Jawa Barat. “Terkait hal tersebut saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semua lah, karena saya menganggap orang Sunda itu bagian dari keluarga besar kami,â€ ujar Arteria di Kompleks Parlemen, Jakarta Kamis (20/1). Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku selama ini dirinya selalu menjalin hubungan baik dengan sejumlah orang yang berasal dari suku Sunda. Sehingga tidak mungkin dia menghina masyarakat Sunda. “Teman saya, sahabat saya banyak banget, apalagi Jakarta ini berbatasan dengan Jawa Barat. Saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut,â€ katanya. Arteria mengaku polemik yang ia buat tersebut menjadi pembelajaran berharga bagi dirinya bertindak dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang anggota dewan. “Saya belajar banyak dari persoalan ini, memang harus diakui banyak energi anak bangsa yang tersita untuk pernyataan saya yang seperti ini. Ini sekaligus juga masukan yang berarti,â€ ungkapnya. Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun, mengatakan partainya memberikan sanksi peringatan terhadap kadernya yang juga anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. Sanksi DPP PDIP ini diberikan setelah sebelumnya, Arteria Dahlan mendesak agar Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) lantaran dalam rapat DPR menggunakan bahasa Sunda. Komaruddin menegaskan Arteria Dahlan telah terbukt melanggar etik dan disiplin organisasi DPP PDIP. Komaruddin menuturkan, sejak polemik tentang bahasa Sunda tersebut disinggung oleh Arteria Dahlan, DPP PDIP menerima berbagai laporan dari media massa termasuk pengaduan dari DPD PDIP Jawa Barat. (bbs/jps/kbe)

Sumber: