Perangkat Daerah Diminta Adaptif Hadapi Generasi Y dan Z

Perangkat Daerah Diminta Adaptif Hadapi Generasi Y dan Z

Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja memberikan sambutan pada acara Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Jabar Tahun 2023 di Hotel Novena, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (7/2/2023).-Foto: Biro Adpim Jabar-

"Ini harus disampaikan di Forum Perangkat Daerah tahun ini karena kita bicara untuk tahun 2024 dan seterusnya," ucap Setiawan.

Tahun politik 2024

Bicara literasi politik, khususnya terkait pemilihan umum (pemilu), bukan tak mungkin ke depan juga akan bergeser dengan basis digital. 

BACA JUGA:Kelurahan Jatiwarna Sebut Lahan yang Diklaim Bripka Madih Semua Sudah Terjual

"Era ini pasti ada akseleratornya, misalnya pandemi COVID-19 mengakselerasi mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan ruang teknologi. Tahun 2019 belum percaya bisa bekerja dari mana saja, bisa rapat online, ternyata di tahun 2020 itu semua terjadi," sambungnya. 

Oleh karena itu, berbagai tantangan disrupsi harus dihadapi termasuk isu pemilu serentak di tahun 2024. 

Agar akseleratif dan cocok dengan kondisi demografi, sentuhan digital harus dimanfaatkan mulai dari masalah teknis persiapan pemilu, upaya peningkatan partisipasi pemilu khususnya untuk generasi muda hingga transparansi pemilu dapat dilakukan berbasis digital. 

"Tata kelola pemilu yang akuntabel lagi -lagi digitalisasi salah satu yang bisa disampaikan di sana (ruang digital)," paparnya. 

BACA JUGA:Terindifikasi, Pelaku Pembunuhan Mayat di Pinggir Irigasi Wilayah Karawang Dalam Buruan Polisi

Termasuk soal kampanye, yang selama inipun sudah dilakukan secara digital lewat berbagai platform media sosial. 

"Masalah kampanye melalui digital, (biasanya) saling menjatuhkan, tapi Jabar punya Saber Hoax, unit yang bekerja apabila ada hal yang tidak benar dan perlu diluruskan," ujar Setiawan. 

Di samping itu terdapat sejumlah potensi ancaman konflik di tahun politik, khususnya pada tahun 2024 di mana penyelenggaraan pemilu akan berlangsung serentak. 

Potensi itu di antaranya konfilk kerukunan agama, aksi kelompok-kelompok seperti mahasiswa, buruh, atau kelompok lainnya. Selain itu potensi bentrok antar warga, antar kampung di desa. 

BACA JUGA:Kelurahan Jatiwarna Sebut Lahan yang Diklaim Bripka Madih Semua Sudah Terjual

"Hal-hal ini perlu diwaspadai khususnya di Jawa Barat dan sudah saatnya kita butuh digital leadership , bukan berarti kita harus ahli (teknologi), tapi kita punya wawasan," tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: