Purwadana Gelar Musyawarah Besar untuk Tetapkan APBDES 2025: Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Prioritas

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Pemerintah Desa (Pemdes) Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, menunjukkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Pada Rabu, 22 Januari 2025, Pemdes ini menggelar Penetapan dan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun Anggaran 2025 dengan konsep musyawarah besar yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Musyawarah terbuka ini dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), warga setempat, serta perwakilan dari TNI dan Polri, yaitu Bhabinsa AD dan Bhabinkamtibmas.

Kepala Desa Purwadana, E. Heryana, MH menegaskan bahwa pendekatan ini adalah bagian dari komitmen pemerintahannya terhadap transparansi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rencana keuangan desa dibahas secara terbuka. Dengan melibatkan masyarakat, keputusan yang diambil lebih matang dan diawasi bersama,” ujar Heryana.

Ia juga menjelaskan bahwa secara hukum, penyusunan APBDES hanya mengharuskan kehadiran Pemdes dan BPD. Namun, Pemdes Purwadana memilih untuk membuka ruang diskusi bagi masyarakat.

“Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga mengawasi pelaksanaan program. Dengan cara ini, kepercayaan warga terhadap pemerintahan desa meningkat,” tambahnya.

Fokus APBDES 2025: Bumdes dan Ketahanan Pangan

Wakil Ketua BPD Purwadana, Lukman N. Iraz, menambahkan bahwa dalam kegiatan tersebut, pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi keuangan tahun 2024. Hal ini menjadi bagian dari transparansi yang sudah menjadi tradisi di desa tersebut.

“Kami selalu mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap penyusunan APBDES. Untuk tahun 2025, fokus utama kami adalah pemberdayaan Bumdes demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Lukman.

Selain Bumdes, program ketahanan pangan melalui budidaya ternak ikan lele juga menjadi perhatian utama. “Budidaya lele ini kami harapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mendukung kebutuhan pangan sekaligus membuka peluang usaha bagi warga,” tutup Lukman, yang juga mantan Ketua KNPI Kabupaten Karawang.

Pendekatan yang dilakukan oleh Desa Purwadana menjadi contoh bagaimana transparansi dan kolaborasi dapat membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Tokoh Masyarakat Desa Purwadana Peltu (Purn) Ade Arifin mengucapkan terima kasih Kepala Desa Purwadana yang telah mengundangnya untuk mengikuti acara Musdes tentang penetapan dan pengesahan APBDes dan RKPDes Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur. 

"Kalau dulu kurang keterbukaan terkait APBDes tapi sekarang jauh lebih terbuka dan apa adanya. Saya sangat mendukung apa yang menjadi program pak kades, saya pun siap membantu dan mengawasi setiap programnya pak kades," paparnya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan  Kecamatan Telukjambe Timur Nenti Kurniawati menjelaskan, dalam penetapan dan pengesahan APBDes dan RKPDes Desa Purwadana tahun 2025 berbeda dibandingkan dengan desa yang lainnya. 

"Seharusnya rancangan APBDes tahun 2025 disampaikan kepala desa ke BPD, lalu BPD melakukan rembuk dan menyepakatinya. Untuk Penetapan dan pengesahan dilakukan BPD dan kelapa desa, namun di sini melibatkan masyarakat juga.  Jadi di sini sangat transparansi atau terbuka sekali kepada masyarakat," singkatnya. (Siska)

Sumber: