KABUPATEN BEKASI - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H Jejen Sayuti mengingatkan masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah agar upaya penanganan pandemi Covid-19 bisa lebih efektif.
Jejen mengatakan apalagi saat ini Indonesia kembali dalam bayang-bayang kenaikan kasus Covid-19 karena penyebaran varian Omicron.
"Waspada bukan berarti takut dan panik, tetapi harus ditunjukkan dengan kepatuhan yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan protokol kesehatan serta berbagai larangan dan pembatasan aktivitas yang ditetapkan pemerintah,†katanya.
Jejen mengatakan bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian harus menjadi kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ia juga mendukung pemerintah terus menggalakkan vaksinasi.
Menurut dia, kekebalan kelompok harus segera tercipta karena salah satu cara mencegah semakin meluasnya penyebaran virus.
Ia pun menilai imbauan pemerintah agar masyarakat menunda bepergian ke luar negeri merupakan kebijakan yang positif. Ia mengatakan pemerintah pada Desember 2021 juga sudah melarang pejabat ke luar negeri.
"Namun bilamana ada warga Indonesia yang tetap keluar negeri dengan alasan mendesak, tentu pemerintah juga ekstra ketat tanpa pandang pilih agar menerapkan proses karantina sesuai dengan aturan,†ucapnya.
Ia berpendapat bahwa bahaya kalau masyarakat lengah, hal itu bisa menyebabkan klaster baru Omicron dan berlanjut menular melalui transmisi lokal. “Jangan sampai terjadi,†kata dia.
Percepatan proses vaksinasi Covid-19, menurut dia, harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak sampai ke desa-desa. Kebijakan lain seperti imbauan protokol kesehatan dan anjuran pola hidup sehat ini perlu ditekankan.
"Pada dasarnya pertahanan terakhir kita adalah kekuatan imun. Omicron tidak lebih berbahaya dari varian Delta, tapi sekali lagi jangan lengah, jangan meremehkan, tapi juga jangan panik serta tetap waspada,†kata dia.
Jejen menilai kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya mencegah penularan Covid-19 terutama Omicron sudah cukup. Yang terpenting, kata dia soal implementasi kebijakan itu.
“Ikuti imbauan pemerintah. Pertama, tidak bepergian keluar negeri dulu. Kedua, segera vaksinasi. Ketiga, terapkan protokol kesehatan. Keempat, segera periksa RAT/PCR jika ada gejala atau kontak erat Covid-19,†ujarnya.
Jejen juga setuju dengan permintaan Presiden yang harus mengevaluasi PTM di tengah kenaikan kasus Covid-19. Bahkan, Jejen meminta agar PTM untuk Sekolah Dasar (SD) hingga SLTA agar ditunda terlebih dahulu.
"Saya setuju dengan pendapat presiden, saat rakyat belum 100 persen divaksin, rasanya tatap muka 100 persen untuk provinsi yang rentan seperti DKI dan daerah penyangga (Banten dan Jabar) juga daerah-daerah pariwisata sebaiknya PTM ditunda dulu," kata dia.
Menurut dia alasan penundaan PTM bukan tanpa alasan. "Selain angka kasus Covid-19 yang terus meningkat, anak-anak masih abai terhadap protokol kesehatan," tandasnya. (har/mhs)