Dewan Terusik Kabar Panggilan Kejaksaan, Taufik Ismail: Saya Lihat Para Anggota DPRD Dibunuh Karakternya

KARAWANG - Para anggota DPRD Karawang merasa terusik dengan kabar wakil rakyat akan diperiksa oleh penegak hukum, berkaitan dengan kewajiban iuran para anggota DPRD ke parpol yang isunya kian meluas ke mana-mana. Gaduh soal ini berawal dari pemberitaan wacana PAW anggota DPRD Karawang fraksi PKB oleh parpolnya lantaran diduga tidak pernah menyetor iuran ke partai. Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD Karawang, Taufik Ismail bahkan meluapkan kegeramanya pada pemberitaan yang ia sebut membunuh karakter semua anggota DPRD Karawang dan ia nilai menyesatkan. “Saya mengecam keras pihak yang memperkeruh suasana, apalagi menyangkut pautkan dengan seluruh anggota DPRD. Saya akan ambil langkah politisi, hukum, dan langkah yang lainnya bila perlu dilakukan,â€ kata pria yang biasa disapa Pipik ini. Terlepas dari masalah wacana PAW anggota DPRD Karawang PKB oleh partainya, Pipik menyebut bahawa iuran anggota DPRD ke parpol merupakan iuran resmi yang bersumber dari pendapatan resmi atau gaji para anggota DPRD sendiri. Khusus di partainya, yakni PDI-Perjuangan, bahkan iuran wajib para anggota DPRD merupakan hasil keputusan forum tertinggi di partainya yakni di forum rakernas. “Saya atas nama parpol saya bernaung tidak ada iuran iuran ilegal, iuran dari sumber yang tidak jelas, iuran yang kami lakukan atas perintah rakernas partai, sah, dan disampaikan ke Sekwan DPRD masing masing bahwa kita dipotong untuk untuk kontribusi ke partaian secara otomatis setiap bulan oleh Bank BJB. Bisa diaudit, dan jelas historinya setiap bulan, dan ada semua bukti buktinya,â€ beber dia. “Bagi saya isu ini benar-benar menjatuhkan kami anggota DPRD. Karena gini loh berita yang muncuL semua anggota dewan mau dipanggil jaksa. Bahwa seakan-akan semua anggata dewan diperiksa. Saya melihat semua dewan dibunuh karakternya,â€ timpal dia. Sebelumnya diberitakan, DPD Nasdem Karawang mendukung Kejaksaan Negeri (Kejari) memeriksa anggota DPRD terkait adanya lapdu (laporan pengaduan) kepada penegak hukum. Bahkan Ketua DPD Nasdem Karawang, Dian Fahrud Jaman mengaku sudah meminta semua anggota DPRD dari Nasdem diminta koperatif jikaang dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan. "Saya apresiasi dan sangat menyambut baik jika kejaksaan menangani dugaan fee 5 % oleh anggota DPRD. Pemeriksaan perlu dilakukan agar masalah ini bisa terang benderang," kata Ketua DPD Nasdem Karawang, Dian Fahrud Jaman, Rabu (20/4). Menurut dian, isu adanya fee 5% dari proyek aspirasi dewan yang dipatok oleh pengurus partai sudah sangat mengganggu. Apalagi isu itu berhembus berdasarkan statatemen salah satu ketua partai. "Harus diselesaikan kebenarannya oleh aparat penegak hukum. Karenana ini sudah merusak citra kami sebagai pengurus partai. Apalagi jika sudah Sebelumnya sempat diberitakan oleh sejumalah media massa soal kabar ketua PKB yang yang mem PAW kan dua orang anggotanya yang duduk di kursi dewan karena menolak menyetor iuran. Namun sejumlah kader PKB menyatakan pimpinannya tak pernah menyebut iuran partai dari para anggota DPRD itu bersumuber dari fee proyek. (bbs/mhs)