Lepas dari Pantauan dan Tidak Tegas dari Pemerintah TKSK Kembali Berulah

KARAWANG- Permasalahan dalam program bantuan sosial (Bansos) kembali tercoreng oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Laporan yang di terima oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC. PMII) Karawang adanya perangkat tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) melakukan monopoli mencuat kembali. PMII mendesak Dinas Sosial (Dinsos) supaya melakukan tindakan tegas. "Berdasarkan laporan yang kami terima, bahwa ada di beberapa desa di Kecamatan Rawamerta. Kepala desa yang mendapatkan intervensi kembali dari TKSK untuk meninjau kembali e-warung," kata Pengurus PC PMII Karawang, Sahrul Kamal kepada media, Selasa (17/5). PMII menilai, oknum-oknum nakal yang dilapangan seperti tidak ada sanksi jera yang diterima oknum sebelumnya, sampai fenomena yanjg sama kembali muncul. Padahal sudah di bahas pada tahun sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa tidak adanya tindakan tegas dari pihak pemerintah khususnya Dinsos yang memiliki wewenang. "Padahal kasus serupa ini, kami PC.PMII Karawang pernah membawa permasalahan ini kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan di tahun kemarin," tegasnya Sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako 2020, TKSK hanya cukup berwenang sebagai pendamping pelaksanaan saja. "Ini sangat ironi karena pada prinsipnya TKSK tidak mempunyai wewenang sejauh itu, TKSK hanya sebagai pendamping pelaksanaan program bansos pangan di kecamatan dan desa/kelurahan," Dalam waktu dekat, jika saja permasalahan ini tidak kunjung selesai maka dengan tegas PC PMII Karawang akan membawa kembali permasalahan ini kepada pihak yang berwenang. (rul)