Harganas 2022 Momentum Tingkatkan Kualitas Keluarga, Menuju Karawang Zero Stunting

KARAWANG - Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2022, jadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kualitas keluarga. Untuk menjadikan keluarga yang sehat dan berkualitas, Pemkab Karawang menargetkan sebelum tahun 2024 Karawang sudah zero stunting. Berbagai program digelar demi menjemput tujuan tersebut. Mulai dari kegiatan satu juta akseptor KB, peningkatan kualitas kampung KB, terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) nomor 18 tahun 2022 tentang KB Pasca Persalinan (KBPP), hingga gerakan perang melawan stunting yang sudah digeluti sejak awal tahun 2022 yang lalu. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang, Sofiah mengatakan, tahun 2022 ini Pemkab Karawang menjadikan program penurunan angka stunting sebagai prioritas. Targetnya, sebelum 2024 Karawang harus sudah zero stunting. "Melalui momentum Harganas ini kita semua komitmen untuk mewujudkan Karawang Zero stunting pada tahun 2024," ujar Sofiah. Sofiah memaparkan, saat ini angka stunting di Karawang 2,7 persen dari rata-rata anak balita. Namun dengan berbagai program yang tengah dijalankan mulai tahun ini, pihaknya optimis target zero stunting sebelum 2024 bisa tercapai. "Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak OPD yang terkait, kita optimis Karawang bisa zero stunting," tegasnya. Disisi lain, Sekertaris DPPKB Karawang, Imam Alhusaeri Bahanan mengatakan, meski pun fokus pemerintah di tahun 2022 adalah penanganan stunting. Namun, tugas-tugas DPPKB Karawang untuk mensukseskan program Bangga Kencana tetap dijalankan dengan baik. Tahun ini, DPPKB Karawang berhasil melampaui target BKKBN dalam program satu juta akseptor dengan capaian 106 persen. Kemudian, untuk program Kampung KB tahun ini DPPKB Karawang fokus pada peningkatan kualitas. Sampai Juni 2022, setidaknya sudah ada 208 Kampung Kb yang terbentuk. "Tahun ini juga kita sudah punya Perbup KBPP, kita targetkan di tahun ini sebanyak 70 persen perempuan pasca persalinan harus langsung ber-KB," kata Imam. "Program KBPP ini juga salah satu prioritas pemerintah daerah. Selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, KBPP berperan dalam upaya menekan angka kematian ibu dan anak pasca persalinan," jelasnya. (Wyd)