Miris, Upah Guru Honorer Rp300 Sampai Rp500 Ribu Per Bulan

UPAH guru honorer di Kabupaten Cirebon memprihatinkan. Miris, hanya Rp300 sampai Rp500 ribu per bulan. Tidak cukup untuk sebulan. Berbagai upaya pun dilakukan untuk menyambung hidup. Misalnya, sebagai tukang ojek atau ojek online, kuli bangunan sampai tukang cabut rumput. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah, mengangkat drajat pahlawan pendidikan. Demikian disampaikan, Ketua PGRI Kabupaten Cirebon Hj Yeyet Nurhayati SPd, usai memperingati puncak HUT ke-76 PGRI tahun 2021 tingkat Kabupaten Cirebon, kemarin. Kepala SDN 2 Tukmudal itu mengaku, pihaknya terus memperjuangakan untuk kesejahteraan para guru honorer. Sebab, selama ini guru honorer kesejahteraannya kurang diperhatikan pemerintah. Yeyet mengungkapkan, pada tahun 2022 pihaknya akan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon agar ada anggaran tambahan untuk para guru honorer. “Setidaknya ada tambahan insentif dari pemerintah daerah untuk guru honorer agar mereka semangat untuk mengajar,â€ terangnya. Menurutnya, seleksi PPPK untuk guru honorer tahap II akan kembali dilakukan. Harapannya, seleksi ini guru yang lulus dan lolos PPPK banyak. “Karena kuota untuk guru honorer di Kabupaten Cirebon masih banyak. Sehingga saya yakin mereka bisa,â€ imbuhnya. Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan, dengan peringatan ini guru menjadi suri tauladan untuk perubahan serta kemajuan pendidikan di Kabupaten Cirebon. “Guru harus mempunyai pemikiran dan perubahan mindset. Karena perubahan kemajuan dan kesejahteraan itu dari ilmu. Ilmu disana guru yang mengajarkan tetapi ilmu harus bisa membawa perubahan dalam pola pikir,â€ katanya. Disinggung soal guru honorer yang ikut PPPK, Imron menjelaskan, jumlah guru honorer di Kabupaten Cirebon mencapai enam ribu lebih. Bahkan, lima ribu lebih kemarin sudah mengikuti seleksi PPPK. “Awalnya yang ikut dari lima ribu lebih yang lolos hanya 7 persen lebih saja. Itupun yang lolos dari kuota yang diberikan empat ribu lebih dari pemerintah pusat,â€ tandasnya. Namun demikian, kata Imron, Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak tinggal diam untuk memperjuangkan nasib honorer. Bersama PGRI dan Korpri membuat surat untuk dilayangkan ke pemerintah pusat. “Akhirnya tadinya hanya 7 persen lebih saja yang lolos seleksi PPPK, sekarang yang lolos 1.718 atau 47 persenan lebih guru honorer yang lolos PPPK,â€ pungkasnya. (bbs/rc/kbe)