KABUPATEN BEKASI- Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi masih mencari solusi strategis untuk mengatasi persoalan abrasi di pantai Muaragembong. Dari hasil kajian pesisir yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka dengan segera ditindaklanjuti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan melakukan rapat Focus Group Discussion (FGD) bersama dinas terkait, camat Muaragembong dan Desa Harapan Jaya.
Pada FGD, Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Ir. H. Entah Ismanto SH. MM mengungkapkan, dari 12 zona yang mengalami abrasi terdapat di lima desa yang terletak di wilayah Muaragembong dan tiga zona diantaranya diperlukan penanganan sangat segera mungkin.
"Penanganan pada tiga zona ini harus segera ditangani dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau paling lambat 1 tahun," tegas Entah.
BACA JUGA: Tahun ini, Pemkab Bekasi Gulirkan Program 'Bekasi Terang'
Menurutnya, pembahasan ini dilandasi amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu.
Lebih lanjut Entah memaparkan penanganan yang diperlukan, yakni penyusunan kajian dan modeling hidrologi-oseanografi untuk skenario teknik sipil, pembangunan breakwater, serta penanaman mangrove.
Tentunya hal tersebut harus dikonsultasikan dahulu dengan beberapa kementerian terkaitl untuk tindak lanjut penanggulangan abrasi di Kecamatan Muaragembong.
BACA JUGA: Meriahnya Reuni Akbar SMKN 1 Cikbar
"Setelah selesai FGD kita Bappeda akan berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN untuk langkah tindak lanjut abrasi ini," tutup Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi. (adv/ yud)