Melalui Peringatan Hakordia, Kejari Bekasi Ingatkan ASN Tidak Korupsi

Jumat 08-12-2023,16:09 WIB

Reporter : Almu Jamil

Editor : Almu Jamil

KARAWANGBEKASI. DISWAY.ID - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, memberikan penyuluhan hukum kepada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota legislatif di lingkungan Pemkab Bekasi dalam rangka momentum Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2023, Jumat (8/12).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati mengatakan perilaku korupsi merupakan musuh utama bagi penyelenggaraan sistem birokrasi pada perangkat daerah maupun institusi penyelenggara pemerintahan. "Peringatan Hakordia 2023 menjadi momentum untuk maju bersama membangun negeri tanpa korupsi," kata Dwi kepada awak media usai kegiatan. Dia mengatakan, pendekatan pencegahan menjadi fokus utama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam upaya pemberantasan korupsi melalui sejumlah program termasuk penyuluhan hukum yang saat ini sedang dilaksanakan. "Kami juga ada program jaga desa dengan melakukan edukasi dan pembinaan kepada perangkat kepala desa terkait pengelolaan anggaran desa yang sesuai aturan. Kami juga sosialisasi ke sekolah-sekolah lewat program jaksa masuk sekolah," katanya. Menurut dia pencegahan tindak pidana korupsi membutuhkan sinergi komprehensif antara segenap otoritas terkait agar berjalan optimal, terutama menyangkut tata kelola daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan. Pihaknya selaku abdi masyarakat dengan tugas utama memberikan kemudahan melalui pelayanan prima membuka secara luas bagi segenap masyarakat yang menghendaki bantuan fasilitasi kejaksaan. Pelayanan dimaksud meliputi permohonan pendapat, penyuluhan, penagihan piutang daerah, dan pendampingan hukum terkait upaya mencegah praktik korupsi hingga memaksimalkan pendapatan daerah untuk pembangunan. "Beberapa program inovasi juga akan kita buat. Salah satunya memasang scan barcode di setiap desa untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus datang ke kantor kami. Saya juga sangat terbuka bagi masyarakat yang mau konsultasi silahkan ke kantor," ucapnya. Selain pencegahan dan penindakan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga fokus pada lima tugas direktif Presiden RI meliputi penanganan kasus tumbuh kembang atau stunting, pengentasan kemiskinan, pendampingan UMKM dan pariwisata, pendampingan pemulihan ekonomi nasional, serta penggunaan produk dalam negeri. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejari Kabupaten Bekasi Ronald Thomas Mendrofa mengatakan kegiatan penyuluhan hukum ini sebagai upaya mengingatkan kembali untuk mencegah serta menghindari peluang dan celah terjadi tindak pidana korupsi. Dia mengatakan perkara korupsi masih menjadi musuh terbesar publik bahkan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu Index Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) 2022, nilai IPK tahun lalu berada pada posisi 34 atau turun empat poin dari tahun 2021. "Jadi kalau ditanya apakah di Indonesia masih ada praktik korupsi, tentu publik sudah bisa menjawab sendiri," katanya. Ia menjelaskan jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 31/1999 juncto Undang-Undang 20/2021 meliputi unsur kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, serta konflik kepentingan dalam pengadaan. Sementara modus operandi tindak pidana korupsi yang kerap muncul antara lain praktik suap, pungutan perizinan, penyalahgunaan anggaran, pencucian uang, hingga merintangi penyidikan. Ronald menyebut beberapa titik rawan korupsi pada pemerintah daerah antara lain pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi kepegawaian, pelaksanaan APBD, pelayanan publik, serta proses penegakan hukum. "Kami lebih mengutamakan pencegahan. Bisa kami lakukan di aspek-aspek yang mau kembali menata. Kami juga terbuka melayani masyarakat," ucapnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan kejaksaan dari semula hanya dengan Pemkab Bekasi menjadi diperluas ke perangkat-perangkat daerah. "Peningkatan kerja sama ini selain upaya kami yang sedang menggenjot predikat WBK-WBBM guna optimalisasi pelayanan masyarakat juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah," katanya. Pendampingan hukum ke kejaksaan, termasuk untuk proyek strategis daerah, penagihan piutang PBB yang kini sudah mencapai lebih dari Rp1 triliun terhitung sejak penyerahan penagihan dari KPP Pratama pada 2014 lalu. Serta Surat Kuasa Khusus untuk pencegahan nyata berupa kegiatan pendampingan. Penyuluhan hukum perangkat daerah. (mil)

Tags : #pemkab bekasi #kerjari kabupaten bekasi #hakordia 2023 #asn kabupaten bekasi

Kategori :

Melalui Peringatan Hakordia, Kejari Bekasi Ingatkan ASN Tidak Korupsi

Terkait

Disperkimtan Imbau Warga Merawat Taman di Lingkungan Perumahan

Pemkab Bekasi Gencarkan Penanganan Stunting Melalui Program ''Bekasi Gaskeun Berbagi''

Bekasi Creatif Center, Wadah Baru Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bekasi

Butuh Anggaran Rp 105 Miliar untuk Penataan TPA Burangkeng

Pj. Bupati Bekasi Masuk Finalis di Ajang Penilaian Kinerja Kemendagri, Ini Kata Bappeda

Terpopuler

Nonton Rekiaku episode 13 END sub Indo beserta link legalnya

Tanggal rilis Dragon Ball Daima episode 12 beserta tempat menontonnya

Komisi I DPRD Soroti Penggunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Bekasi 2024

Pemkab Karawang Keluarkan SE Larangan Jual Miras Selama Libur Nataru 2025

Bupati Karawang Pantau Persiapan Natal di Sejumlah Gereja, Jamin Keamanan dan Kondusivitas

Terkini

Nonton Yarinaoshi Reijou Wa Ryuutei Heika Wo Kouryakuchuu episode 12 sub Indo

Pemilukada Usai, Masyarakat Kabupaten Bekasi Harus Bersatu Kembali

Indomaret dan Bank INA Bersinergi Turunkan Angka Stunting, Bagikan 125 Paket Nutrisi di Kota Bekasi

Karang Taruna Karawang Bangun Harmoni Natal Lewat Silaturahmi ke Sejumlah Gereja

Pemkab Karawang Keluarkan SE Larangan Jual Miras Selama Libur Nataru 2025