KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2024, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, mendapat dukungan tambahan menjelang pencoblosan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024.
Dukungan tambahan ini datang dari para pendeta umat Kristiani dan pemuka agama lainnya yang tergabung dalam Relawan Lentera Kasih (Relasi) Jawa Barat usai secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.
Ketua Dewan Pengarah Relasi Jawa Barat Steven Pratama mengatakan, toleransi antar umat beragama dan kebebasan beribadah harus jadi perhatian para pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024. Selain itu, hak untuk memeroleh pendidikan agama di sekolah pun harus terpenuhi.
Menurutnya, terdapat setidaknya dua isu penting dalam persoalan toleransi beragama yang diperjuangkan. Keduanya berkaitan dengan kebebasan beribadah serta pemenuhan hak atas memeroleh pendidikan agama.
BACA JUGA:Layani Lima Akseptor KB Vasektomi, DPPKB Karawang Lampaui Target BKKBN
BACA JUGA:DPPKB Karawang Bedah Mitos dan Fakta KB Hormonal, Kata Siapa KB Bikin Gendut?
“Sebenarnya ini bentuk dari aspirasi kawan-kawan kita di Jawa Barat yang kita adakan di daerah Kabupaten Bekasi dalam rangka menyalurkan aspirasi kami di Pilkada Jawa Barat. Kebetulan memang Kang Dedi dan Bang Erwan merupakan sosok yang harum namanya di kalangan kami di kalangan kami kawan-kawan pemuda Kristen kalangan Kristen pada umumnya,” kata Steven usai deklarasi yang digelar di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jumat 25 Oktober 2024.
Isu pertama, kata dia, terkait dengan kebebasan setiap warga melaksanakan ibadahnya. Hingga kini, perizinan mendirikan tempat ibadah masih sulit ditempuh. Kondisi ini membuat hak melaksanakan ibadah terhambat.
“Berdasarkan survei Setara Institute, Bekasi itu indeks toleransinya tertinggi kedua di Jawa Barat. Tapi memang masalah yang terjadi masih sama. Dimana harusnya mengurus rumah ibadah dengan baik dengan gampang asal seusai dengan syaratnya,” ucap dia.
Dia mengungkapkan berkenaan dalam pembuatan perizinan pembangunan sarana prasarana tempat ibadah masih memerlukan waktu yang panjang hingga bertahun-tahun. "Bahkan ada yang hampir 40 tahun diurus izinnya, cukup lama. Hingga akhirnya baru tahun ini izinnya terbit," ucap dia.
BACA JUGA:Jika Terpilih, Dani-Romli Janjikan Serius Tanggapi Masalah Kesehatan Mental pada Masyarakat
BACA JUGA:Disperkim Jabar Kolaborasi Bersama Pemkab/Pemkot Capai SDGs Tahun 2030
Kedua terkait pemenuhan guru agama di setiap sekolah. Menurut dia, hampir 70 persen sekolah negeri di Jawa Barat tidak memiliki guru agama. Akibatnya banyak siswa yang harus ke gereja untuk meminta nilai.
"Kebutuhan-kebutuhan pengajar di sekolah baik di tingkat SD maupun sampai di tingkat SMA banyak yang kurang dari segi Jawa Barat untuk penyediaan guru-guru bagi umat Kristen. Banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang masih minta nilai ke gereja hanya sekedar untuk nilai agama setiap bulannya," ucap Steven.