Pihaknya, kata dia, akan memastikan seluruh persyaratan dan perizinan dari perusahaan tersebut sudah ditempuh dengan benar.
"Jadi dalam hal ini kami juga akan menunggu undangan dari Komisi 4 DPRD Jabar. Sekali lagi ini merupakan domain provinsi. Di sini kami hanya menampung aspirasi dari masyarakat kami, yang menolak adanya aktivitas pertambangan tersebut," katanya. (Siska)