BEKASI, KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Bencana banjir di wilayah Kabupaten dan Kota Bekas, Jawa Barat masih menjadi perhatian serius pemerintah. Baik pemeritah daerah hingga pusat.
Buktinya, sejumlah pejabat kabinet Merah Putih yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto k unjungi Kota Bekasi pada Rabu, 19 Maret 2025.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau kondisi terkini pascakejadian banjir yang melanda wilayah Bekasi serta membahas solusi pengelolaan sampah yang berkontribusi terhadap permasalahan banjir di wilayah tersebut.
Rombongan memulai kegiatan dengan meninjau Perumahan Villa Jatirasa RW 12, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, yang beberapa waktu lalu mengalami banjir yang cukup signifikan.
Pada saat kunjungan, Kepala BNPB Suharyanto beserta rombongan juga menyerahkan secara simbolis bantuan berupa sembako, sarung dan mukena bagi warga terdampak banjir di perumahan Villa Jatirasa, Kota Bekasi.
Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kecamatan Bantargebang.
Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau pengelolaan sampah di lokasi tersebut, yang berperan penting dalam mitigasi banjir dan pengurangan dampak lingkungan.
Beberapa teknologi terbaru, seperti incinerator dan Refuse Derived Fuel (RDF), turut menjadi pembahasan dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.
Suharyanto jiga menegaskan bahwa upaya penanganan banjir dan pengelolaan sampah memerlukan kolaborasi semua pihak serta solusi jangka panjang.
“Penanganan banjir ini tidak bisa instan. Perlu kerja sama lintas sektor agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif. Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik agar kondisi di Bekasi semakin membaik,” ujar dia.
Kunjungan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan banjir dan sampah secara sistematis serta memastikan masyarakat mendapatkan solusi yang tepat dan berkelanjutan. (***)