BACA JUGA:25 Ribu Buruh Asal Cikarang Serukan Kenaikan Upah di Hadapan Presiden Prabowo
“Kegiatan untuk masyarakat harus maksimal. Pemerintah pusat sudah membaca kondisi beberapa daerah mengalami defisit. Oleh sebab itu adanya inpres merupakan sebuah regulasi untuk menjaga stabilitas keuangan di daerah (Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Aria menekankan pentingnya percepatan pembahasan APBD Perubahan yang dijadwalkan dimulai pada Juni, agar implementasinya dapat maksimal pada Juli. Ia juga mengingatkan agar setiap dinas benar-benar memahami esensi efisiensi anggaran.
”Jangan sampai para dinas dinas melakukan ketidaktaatan dalam memaknai efisiensi dan hal ini harus menjadi perhatian bagi kepala daerah untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Apalagi beberapa bulan ini gaji PPPK telat, TPP pegawai juga telat,” ucapnya. (Kay)