Tolak Hasil PPDB Online 2022, Besok Aliansi Mahasiswa Aksi ke Disdik Kota Bekasi

TOLAK PPDB online 2022, mahasiswa Kota Bekasi berencana mendatangi Kantor Disdik Kamis besok. Hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun 2022 di wilayah Kota Bekasi dinilai syarat kecurangan. Karenanya para mahasiswa tolak PPDB online 2022 di kota itu. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Pendidikan (AMPPI) mengancam melakukan aksi tolak PPDB online 2022 tersebut. Aksi akan digelar di kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi hari ini, Kamis 14 Juli 2022. "Pelaksanaan PPDB Online dari tahun ke tahun tidak menunjukan peningkatan. Bahkan selalu diwarnai dugaan kecurangan oleh penyelenggara. Dinas Pendidikan Kota Bekasi dinilai gagal menyelamatkan pendidikan dan mengancam ribuan anak putus sekolah," ujar Reza Kurniawan Koordinator AMPPI, Rabu (13/7/2022). Baca Juga: PPDB Online Jalur Zonasi SD di Kota Bekasi Bermasalah dan Janggal, Ratusan Siswa yang Terdata Jarak Rumah ke Sekolah Jutaan Meter Dinas Pendidikan sendiri membeberkan dari jumlah lulusan sekolah dasar pada tahun ini berkisar 45 ribu siswa. Sementara daya tampung sekolah negeri dan swasta hanya 36 ribu. Dari angka tersebut, kata Reza, berpotensi 9 ribu anak terancam putus sekolah. "Disdik mengisyaratkan ada sekitar 9 ribu siswa tidak terakomodir oleh sekolah negeri dan swasta. Tetapi pejabat disdik tidak ada upaya mencari solusi untuk anak-anak agar terus melanjutkan pendidikan. Ini namanya kegagalan penyelenggara pendidikan dan wajib mendapat hukuman," kata Reza Rabu (13/7/2022). Selain itu, Reza membeberkan temuan-temuan pihaknya dalam pelaksanaan PPDB Online Tahun 2022. Kata dia, kecurangan terorganisir membuat nasib anak-anak gagal melanjutkan sekolah. Baca Juga: PPDB Online Semrawut Lagi "Pelaksanaan dengan metode online sama saja jebakan bagi masyarakat miskin. Mereka dipaksa memiliki handphone memadai, kuota yang cukup dan kecakapan dalam memahami sistem penerimaan siswa online. Tentu ini bertolak belakang dengan amanah UUD 45 yang menjamin pendidikan bagi anak bangsa. Jangan monopoli pendidikan dengan cara-cara yang menyulitkan masyarakat," tegasnya. "Ada yang namanya jalur zonasi, itu penuh dengan akal-akalan dan pengaturan jarak oleh operator. Ada yang namanya afirmasi yang dibuktikan dengan selembar kertas. Ini bisa dimanipulasi oleh orang kaya, asalkan mereka mau bayar kepada oknum yang menerbitkan surat keterangan miskin. Jalur apapun yang disediakan, sangat menyulitkan masyarakat, terutama orang miskin," katanya lagi mengisyaratkan AMPPI bakal menggelar aksi unjuk rasa pekan ini. "Kami tegas tolak hasil PPDB Online Kota Bekasi Tahun 2022 dalam aksi nanti," tandasnya.(amn)