Sekolah Terhimpit Tol, Pemkab Bekasi Dinilai Lamban Cari Lahan Relokasi

Kota Bekasi, Disway.id – Pembangunan proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan menyisakan persoalan serius di Kabupaten Bekasi. Salah satu dampak yang paling disorot adalah keberadaan sekolah-sekolah yang terhimpit proyek tol, namun hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dinilai lamban dalam mencarikan lahan relokasi.

Salah satu sekolah yang terdampak adalah SDN Sukadami 04, Kecamatan Cikarang Selatan, yang kini nyaris berdempetan langsung dengan badan jalan tol yang sedang dalam tahap konstruksi.

Aktivitas belajar-mengajar pun terganggu oleh suara alat berat dan ancaman keselamatan siswa.

BACA JUGA:Pendidikan Jabar Disorot: Kemendikbudristek dan DPRD Kritik Infrastruktur Buruk dan Kelas Bengkak

Orang tua murid dan warga sekitar mulai gerah dengan lambannya respons pemerintah. Mereka menilai Pemkab Bekasi belum menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan masalah relokasi tersebut.

> “Anak-anak kami belajar di bawah bayang-bayang proyek tol. Sudah lama kami minta kepastian, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda relokasi,” ujar Rini, salah satu orang tua siswa.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, H. Mahmud, turut menyoroti kinerja pemerintah daerah.

BACA JUGA:Ketimpangan Sekolah di Jawa Barat: Ketika Anak-anak Pedesaan Tertinggal oleh Beton dan Gedung Kota

Ia menyebutkan bahwa proses pencarian lahan pengganti terlalu berlarut-larut, padahal proyek tol sudah berjalan jauh lebih cepat.

> “Pemerintah daerah seharusnya punya skema mitigasi sejak awal. Jangan sampai anak-anak jadi korban kelambanan birokrasi,” tegas Mahmud.

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menyatakan masih melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan menunggu hasil survei lokasi yang dinilai layak untuk relokasi.

BACA JUGA:Sekolah di Telukjambe Barat Terus-terusan Kebanjiran, Butuh Bantuan Buku

Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan final terkait lahan baru untuk relokasi sekolah.

Pemerhati pendidikan, Andi Kurniawan, menilai situasi ini mencerminkan lemahnya perencanaan pembangunan yang tidak responsif terhadap fasilitas publik seperti sekolah.

Sumber: