Karawang.... Karawang....! Sekda dan Kadis PUPR Diduga Tidak Harmonis, Dampaknya Proyek 2022 Lambat

KARAWANG - Meski perlu dibuktikan, namun sudah bukan rahasia umum hubungan kinerja Sekda Karawang Acep Jamhuri dan Kadis PUPR Karawang Dedi Ahdiat, sampai hari ini masih belum harmonis. Dampaknya, kondisi ini pun mempengaruhi kinerja pelayanan terhadap publik. Dugaan disharmonisasi kinerja dua pejabat ini diperkuat dengan lambatnya pelaksanaan kegiatan di PUPR yang sampai pertengahan 2022 masih terbilang mandeg. Banyak elemen publik menyebut retaknya jalin kinerja Sekda dan kadis PUPR tersebut diawali sejak Acep Jamhuri didapuk menjadi sekda Kabupaten Karawang. Memang wajar, persoalan menjadi rumit lantaran saat itu nama Dedi Ahdiat turut santer digadang gadang bakal didaulat menjadi Sekda Karawang. Realitanya, Acep Jamhuri lah yang terpilih dan resmi dilantik menjadi Sekda Kabupaten Karawang. Sementara Dedi Ahdiat resmi menggantikan posisi Acep Jamhuri yang sebelumnya duduk di kursi nomor satu dinas PUPR Karawang. Hari berganti, bulan berganti, tahun pun berlalu. Rupanya persoalan kursi jabatan sekda ini seolah membekas dan menjadi luka. Kabar soal siapa yang menjanjikan dan siapa yang dijanjikan satu persatu muncul ke permukaan. Bahkan pasca pelantikan sekda, ramai isu menggelitik di kalangan elit dan aktivis kalau salah satu kandidat sekda saat itu terlanjur mengukur pakaian demi kursi panas sekda. Malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih, baju pelantikan yang sudah siap dikenakan sebagai mahkota itu pun bak mimpi di siang bolong. Pengamat Independensi Kebijakan Publik Indonesia di Karawang, Jaya Hasibuan, menilai kondisi inilah yang kemudian membuat pelayanan publik di PUPR seperti mandeg. Bagaimana tidak, legasi Acep Jamhuri di PUPR tidak main main. Sementara Dedi Ahdiat dengan karakter kepemimpinannya pun tak mampu merangkul semua pejabat teknis di bidang bidang untuk bekerja sesuai arahannya. Yang terjadi kemudian, dualisme intruksi kegiatan di PUPR tak dapat dihindari. "Makanya kan, selalu saja ada rumor loyalis ini dan loyalis itu, mereka melapor masing masing satu arah, ke yang satu dan ke yang satunya lagi. Dampaknya, kegiatan di PUPR menjadi lambat. Garis komando juga tidak jelas," imbuh Hasibuan. Terpisah, Praktisi Kebijakan Kinerja ASN Indonesia di Karawang, Miharja Syaepulloh, ketika dimintai komentarnya soal desas desus ini mengaku tak habis pikir. "Saya tak habis pikir saja. Karena disharmonisasi pelayanan publik yang seharusnya prima malah jadi tak karuan," pungkas Miharja. Lanjut dia, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Bila perlu Bupati Karawang Cellica Nurachdiana segera mengambil langkah agar bawahannya tidak berulah dan bertingkah dalam urusan pelayanan terhadap publik. "Jangan kemudian ego sentris ASN yang dikedepankan. Saya mendesak bupati untuk segera menegur ASN di Karawang, terutama dinas PUPR, sehingga tidak lagi terjadi gep. Tidak lagi ada loyalis ini dan loyalis itu. Tolong ini urusan rakyat, jangan bawa tendensi pribadi," tutup Miharja. (red)

Sumber: