‘Haramkan’ Pejabat Terima Parsel dari Swasta, Bupati Cellica : Gratifikasi Itu Punya Keinginan, Tidak Bole

‘Haramkan’ Pejabat Terima Parsel dari Swasta, Bupati Cellica : Gratifikasi Itu Punya Keinginan, Tidak Bole

KARAWANG - Bupati Karawang, Cellica Nurrchadiana mengingatkan agar para pejabat di lingkungan Pemkab Karawang tidak menerima atau menolah paket parsel lebaran yang diberikan atau dikirim oleh pihak swasta. Guna pesannya didengar oleh seluruh pejabat, dalam wakti dekat Cellica akan mengeluakan surat edaran yang ditujukan ke semua instansi pemerintahan Pemkab Karawang. Cellica juga mengingatkan, pemberian parsel lebaran merupakan bagian dari gratifikasi, dan kata Cellica si pemberi kemungkinan memiliki keinginan atau tujuan, sehingga dengan tegas Cellica meminta semua pejabat menolak parsel lebaran yang dikirim atau diberikan kepada mereka. “Yang namanya gratifikasi itu memiliki keinginan atau tujuan itu tidak boleh. Nanti ada surat edarannya,â€ kata Cellica kepada KBE. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau aparatur sipil negara (ASN) menolak gratifikasi menjelang momentum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. KPK juga meminta kepala daerah dam kepala instansi pemerintahan untuk memberikan imbauan internal agar menolak gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing. "Imbauan internal kepada pegawai negeri di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, melalui keterangan tertulis, kemarin (20/4). Selain itu, para ASN juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya. Permintaan itu disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, karena permintaan tersebut dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Ipi menjelaskan, jika karena kondisi tertentu pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Namun, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahaan. "Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK," kata Ipi. Adapun informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya atau perayaan hari besar lainnya, KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifiksi terkait Hari Raya. "KPK menghimbau kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menjadi teladan dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 dan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif," ucap Ipi. (bbs/mhs)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: