Gegera Ini, FKMPB Menduga Ada Pemerintahan 'Mainan' di Lingkungan Pemkab Bekasi

karawangbekasi.disway.id - Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB) menduga ada pemerintahan mainan di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. 

Pasalnya, ada salah satu desa di wilayah Kecamatan Tarumajaya yang sudah resmi menjadi kelurahan pada akhir tahun  2022. Tapi sampai sekarang belum ada ASN yang ditempatkan. 

"Desa Setia Asih, di Tarumajaya sudah resmi jadi kelurahan dan Plt Kades sudah diberhentikan waktu peresmian desa Jadi Kelurahan. Tapi sampai sekarang belum dilaksanakan sertijab dari Plt Kepala Desa ke Pj Lurah, " tanya Eko Setiawan Ketum FKMPB, Jumat (27/1/2023). 

BACA JUGA:8 Poin Penting Hasil Rapat Pemkot Bekasi dengan PT ABB Terkait Lanjutan PKS Revitalisasi Pasar Kranji Baru

Diketahui bahwa Plt Kepala Desa yang sebelumnya diberhentikan setelah desa resmi jadi kelurahan saat ini menjabat sebagai Pj Lurah. Begitu pun struktur organisasi ungkap Eko belum ada perubahan meski telah resmi menjadi Kelurahan, tapi belum ada penempatan satu pun ASN di kelurahan baru itu. 

Menurut dia, hal itu menunjukan ketidakmampuan Camat Tarumajaya dalam menata struktur organisasi di lingkungan kerja wilayahnya. Camat Tarumajaya sebut Eko tak mampu, menyelesaikan persoalan yang jadi tugasnya. 

BACA JUGA:APT2PPHI Sebut Pemkot Bekasi Terlalu Lemah Melawan Pengembang Revitalisasi Pasar Kranji

"Pj Bupati harus mengevaluasi kinerja Camat Tarumajaya. Disamping sudah terlalu lama, banyak hal jadi sorotan publik di wilayah Tarumajaya terkait tata kelola pemerintahan meliputi perekrutan THL dan lainnya, yang dianggap menguntungkan diri pribadi, " tukasnya. 

BACA JUGA:Pemkot Bekasi Usulkan Jaminan 30 Persen ke Pengembang Revitalisasi Pasar Kranji, Ini Alasannya!

Lebih lanjut dikatakan peresmian Kelurahan Setia Asih terkesan seperti mainan hingga menimbulkan asumsi pemerintahan 'mainan' sejak Plt Kades yang masa melanggar Perda. Tapi dibiarkan begitu saja. 

Kekinian jelas Eko, terkait pekerjaan wallpaper di kantor Kecamatan yang dilaksanakan oleh orang dalam dengan status ASN yang harusnya dikerjakan pihak ketiga. 

BACA JUGA:Khusus Warga Karawang Kesempatan Kerja di PT Astra Daihatsu, Buruan Daftar!

"Ini adalah kali kedua FKMPB meminta Pj Bupati Bekasi untuk mengevaluasi terkait kinerja Camat Tarumajaya. Saat ini kami akan meminta secara resmi dan memaparkan alasan permintaan pergantian itu semua secara tertulis yang akan diberikan kepada Pj Bupati Bekasi, " tegas Eko. 

Eko membuka sedikit terkait yang disoroti seperti perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL) yang dianggap tidak transparan hingga menimbulkan kecurigaan publik. 

Sumber: