Jangan Asal Rotas Mutasi, Kepala BKN Kasih Catatan Usai Lantik PPPK di Bekasi

CIKARANG, KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Polemik rotasi mutasi di sejumlah daerah masih marak terjadi. Hal itu pun menjadi perhatian Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Zudan Arif Fakrulloh.

Kata dia,  para kepala daerah harus objektif dan rasional dalam melakukan rotasi mutasi pegawai dilingkungan pemerintah daerah. 

“Tujuan utama pemerintahan itu adalah untuk pelayanan publik,” tegas Zudan usai hadiri pelantikan PPPK Pemkab Bekasi, di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Rabu, 26 Maret 2025.

“Jaga para kinerja ASN. Karena kalau ASN bekinerja tinggi akan meningkatkan dari kinerja pemerintah daerah,” timpal dia.

Menurut Zudan, dengan para pegawai dengan kualitas yang baik dalam menjalankan roda organisasi birokrasi. Maka dengan mudah untuk mencapai tujuan program kerja dalam mensejahterakan masyarakat. 

“Jadi begini kita ini ingin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan produktivitas ASN,”jelasnya. 

Zudan menambahkan ASN ini sudah bekerja dan berkarir begitu panjang. Sehingga sangat penting dalam menjaga stabilitas kinerja para ASN. 

"Sehingga penting dilakukan oleh kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian dalam memberikan jenjang karir yang objektif kepada seorang birokrat yang menjalankan birokrasi dalam pemerintahan," bebernya.

“Maka didalam karir ASN pendekatan rotasi mutasi harus meritokrasi. Meritokrasi ini tolak ukurnya adalah kompetensi dan kinerja bukan pada kedekatan. Bukan pada balas budi balas jasa dan balas dendam. Tidak boleh,” tukas Zudan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan mengatakan pentingnya bagaimana merangsang para kinerja pegawai di lingkungan Pemkab Bekasi. 

“Kami saat ini sedang Pansus LKPj tahun anggaran 2024. Kami lihat rencana kerja hanya dilakukan seperti rutinitas bahkan diduga kuat hanya copy paste,”ucapnya. 

Menurut dia, hal ini harus menjadi perhatian bersama untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana Kabupaten Bekasi ke depan lebih baik. 

“Dalam rapat pansus ada temua kami yang dinilai sangat miris. Sebab ada salah satu OPD anggarannya puluhan miliar. Tapi tujuan kerjanya tidak jelas. Sebab hanya untuk biaya pegawai yang rutinitas dan untuk Alat Tulis Kantor (ATK),”ucapnya. 

Kedepannya, Iwan  pun menyarankan, dalam merajut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) penting didukung dengan penempatan pegawai yang berdedikasi. 

Sumber: