Soal Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis Buat Makan dan Jalan, MenpanRB Beri Klarifikasi Ini

karawangbekasi.disway.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memberi klarifikasi soal anggaran penanganan kemiskinan dengan menyebut sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.

Menpan RB menyebut bukan semua anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan, yang ada Rp500 Triliun habis buat rapat dan studi banding saja.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal,"paparnya pada Minggu (29/01).. 

BACA JUGA:Dua Hari Jadi Menteri, Foto Mirip Menpan RB Azwar Anas Trending

Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. 

"Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tutur Anas.

Anas memberikan gambaran apa yang dialami di Kementerian PANRB yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah di Tanah Air untuk berkonsultasi terkait berbagai kebijakan PANRB.

BACA JUGA:Ratusan CPNS Mundur Beralasan Gaji Kecil, Menpan RB Bilang Gini...

Soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan. Setiap hari ada 10 pemda yang datang, bisa dihitung berapa biayanya, jadi dicoba untuk konsultasi kita buat online.

Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, jelasnya  menerima jajaran pemkab dari Sumatera dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. 

BACA JUGA:Tasyakuran Nelayan 6 Muara di Tarumajaya, Pak Uu : Potensi Laut Utara Bekasi Dapat Gerakkan Perekonomian

"Setiap hari bisa 10 pemda yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan, setiap hari ada konsultasi via online, untuk menghemat agar pemda-pemda tidak perlu ke Jakarta. Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat,” ujarnya.

Anas menjelaskan, pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu. 

BACA JUGA:Luncurkan Program Karisma Event Nusantara, Sandiaga Uno Ajak Asosiasi Jemput Bola

Sumber: