Selain Bisa Turunkan Kemiskinan, Digital ID Juga Hindari Tumpang Tindih Bantuan Anggaran

Sebab angka kemiskinan Kaltim masih di bawah angka nasional. Meskipun Provinsi Kaltim kontribusi regional ekonominya 52 persen, namun pada tahun 2021-2022 data menunjukkan kemiskinan di kota dan pedesaan meningkat. Misalnya saja hingga September 2022 angka kemiskinan meningkat 6,44 persen di Provinsi Kalimantan Timur. 

"Ini menjadi atensi kita bersama, pengentasan kemiskinan menjadi fokus penanganan Pemprov Kaltim untuk reformasi birokrasi tematik. Kita juga sudah menyiapkan digitalisasi satu data untuk mendukung pengentasan kemiskinan ini bisa disediakan lewat infrastruktur SPBE yang sedang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika," kata Sri.

Lebih lanjut, Sri mengatakan ada beberapa skema pengentasan kemiskinan, salah satu yang dilakukan adalah bagaimana pengentasan kemiskinan tidak dilakukan secara sendiri oleh pemerintah daerah tetapi juga menggandeng mitra pembangunan.

"Kita sadari angka kemiskinan ini ada di wilayah, provinsi memang tidak punya wilayah karena yang punya wilayah itu kabupaten/kota. Tapi kita punya kepentingan untuk meningkatkan kemajuan Kalimantan Timur dengan menurunkan kemiskinan," ujarnya. 

Sri menambahkan bahwa pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur sudah dilakukan di perangkat daerah, baik bantuan langsung maupun berupa kegiatan. "Tapi melalui angka yang ada, ini menjadi catatan kita bersama. Apakah kualitas programnya ditingkatkan, atau kuantitas program kegiatannya yang ditingkatkan, atau mekanisme didalam pengentasan kemiskinannya yang harus direviu," tambahnya. ***

Sumber: