Selain Bisa Turunkan Kemiskinan, Digital ID Juga Hindari Tumpang Tindih Bantuan Anggaran

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pengentasan kemiskinan, terus diperkuat. Satu di antaranya, lewat implementasi identitas digital atau Digital ID. 

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto secara lugas menegaskan Digital ID berperan sentral dalam memastikan pemberian bantuan sosial (bansos) berbasis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.

Karena menurut dia, Digital ID juga turut serta dalam pemutakhiran data melalui registrasi sosial dan ekonomi atau regsosek.

“Basis Digital ID menjadikan penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan lebih berdampak, tidak fokus di hulu. Hal ini tentunya menghindari adanya duplikasi atau tumpang tindih pemberian bantuan,” jelas Erwan pada Senin (05/06).

Era digital ini pun membawa pemerintah kepada konsep governance 5.0 yang mengubah paradigma dari “pemerintah mengatur masyarakat” menjadi “pemerintah bekerja bersama masyarakat”. 

Dalam proses transformasi digital, sambung Erwan, pemerintah mengambil pelajaran dari berbagai negara, antara lain Inggris dan Estonia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menandatangani Letter of Intent dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI), yaitu untuk kolaborasi transformasi pelayanan publik berbasis digital di Indonesia. 

Keunggulan transformasi digital di Inggris adalah terintegrasi layanan digital, serta sederhana, yakni sebelumnya memiliki 100 cara mengakses layanan digital, kini menjadi single sign-on.

Sementara dari Estonia, pemerintah Indonesia belajar cara peningkatan kapabilitas SDM digital dan penyediaan infrastruktur teknologi secara masif.

Digital ID Estonia, merupakan salah satu identitas digital termaju di dunia. Keamanan data pribadi dilindungi menggunakan chip digital.

Erwan menerangkan, Digital ID yang sedang dikembangkan di Indonesia memberikan beberapa manfaat dalam program pengentasan kemiskinan. Manfaat tersebut adalah integrasi data administrasi kependudukan dengan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. 

Manfaat lainnya adalah penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan lebih berdampak. “Hal ini tentunya menghindari adanya duplikasi atau tumpang tindih pemberian bantuan,” ungkapnya.

Dengan transformasi digital, monitoring proses pengentasan kemiskinan bisa dilakukan secara real-time. Digitalisasi pemerintahan dan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus dalam reformasi birokrasi tematik yang digencarkan Kementerian PANRB. Reformasi birokrasi tematik digaungkan agar pemerintah lebih fokus menangani permasalahan krusial.

Dalam kegiatan yang sama, Sekda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni menjelaskan reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan dipilih sebagai salah satu fokus untuk di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim.

Sumber: