Yogya Urus Jalan hingga PJU, Bina Marga Jabar Harus Minta Bantu Bupati dan Wali Kota Dulu

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID, YOGYA - Pembangun Infrastruktur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup moncer. 

Hal itu menjadi bahan DPRD Jawa Barat (Jabar) untuk mempelajari lebih dalam pembangunan infrastuktur DIY ke Komisi C DPRD setempat.

Wakil Ketua Ineu Purwadewi Sundari menegaskan bahwa pembangunan Infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia sempat terhambat akibat refocussing anggaran pemerintah daerah untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 lalu.

Saat ini, lanjut Ineu, setelah organisasi kesehatan dunia mengumumkan berakhirnya darurat kesehatan global Covid-19 (5/5), masyarakat mulai meminta berbagai perbaikan infrastruktur seperti halnya perbaikan jalan rusak serta penerangan jalan umum.

“Pasca Pandemi Covid 19 ini masyarakat menuntut banyak pembangunan infrastruktur, banyak hal menarik di DI Yogyakarta yang bisa kita tiru seperti halnya penerangan jalan umum di pemukiman yang bisa langsung dilakukan, selama ini kita melalui bantuan keuangan ke pemerintah daerah” kata dia pada Selasa, 06 Juni 2023.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Jabar Tetep Abdulatip yang menyebut ada kemiripan kondisi infrastruktur paska Covid-19 seperti halnya jalan rusak yang dikeluhkan oleh masyarakat.

“Jadi ketika jalan yang rusak, itu di Yogyakarta gejolaknya tidak terlalu keras. Nah sementara di Jawa Barat kita kemarin menemukan beberapa protes yang cukup keras”, ujar dia.

Tetep mengungkapkan Pemprov Jawa Barat pada tahun ini memulai kembali penanganan infrastruktur seperti halnya perbaikan jalan, perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU), penanganan sampah serta irigasi.

Menariknya bukan hanya jalan-jalan provinsi namun penyelesaian masalah PJU di kawasan-kawasan perumahan juga dikerjakan langsung Dinas Bina Marga Perumahan Rakyat (BMPR) Provinsi DI Yogyakarta.

"Sementara di Jawa Barat kita harus melalui bantuan keuangan kepada kota/kabupaten yang diusulkan oleh bupati dan walikota”, jelas dia.

Tetep menekankan walaupun ada beberapa perbedaan aturan, perbedaan anggaran dan luas wilayah, pihaknya tidak menutup diri untuk belajar ke Provinsi DI Yogyakarta.

“Beberapa hal yang tidak bisa dilakukan di Jawa Barat tetapi bisa dilakukan di DIY, kreativitas seperti ini harus dikembangkan. Intinya bagaimana masyarakat di wilayah Jawa Barat itu mendapatkan manfaat pembangunan siapapun yang mengerjakannya”, pungkas dia. (*)

Sumber: