WARGA KOTA BEKASI HARUS TAHU... Tiga Calon Pj Wali Kota Diusulkan, Satu Nama Pernah Disebut Dalam Kasus Pepen?

BACA JUGA:Air Mancur Sri Baduga Menari Indah, Puaskan Ribuan Penonton Berbagai Daerah yang Datang ke Purwakarta

Mulyadi Meminta Kemendagri menyaring dan mencegah agar orang-orang yang memiliki latar belakang bermasalah tidak memegang jabatan publik tertentu agar menghadirkan sosok berintegritas untuk memimpin suatu daerah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat kota Bekasi. 

Agar bisa Mencegah  kesewenang-wenangan, melindungi hak asasi manusia dan menghindari disfungsional lembaga. Dalam semangat reformasi birokrasi  meningkatkan efesiensi, efektivitas organisasi serta penting untuk diperhatikan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan posisi Wali Kota Bekasi tidak boleh 

mengangkat penjabat yang tidak memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik mendapatkan kepercayaan publik.

BACA JUGA:Final, Ini 3 Nama Pj Wali Kota Bekasi yang Sudah Diajukan ke Kemendagri

Mulyadi mengkritik kebijakan Pemerintah kota bekasi karena dinilai tidak ada perencanaan politik berbasis kepedulian kepada generasi muda. 

Ia mencontohkan, persoalan yang tidak dilihat Pemerintah yakni menganalisis persoalan prevalensi stunting capai 6 %,persen. 

menempati posisi terendah ke dua se-Jabar Sementara, kekurangan gizi pada anak akan membuat intelektualitas mereka menyusut sampai 10 tahun kedepan.

BACA JUGA:Cerita Anak Kelas 4 SD di Tasikmalaya Jual Sayuran Pulang Sekolah Menarik Simpati Wagub Jabar

Apalagi kata Mulyadi milenal harus berkompetensi di tahun 2045. Ia menilai anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk gizi mereka, berbuah menjadi prioritas pembangunan infrastruktur.

Selain itu, lanjutnya, juga tidak ada transparansi data statistik dari pemerintah.***

Sumber: