Menteri Anas Minta Asosiasi Pemkab Ciptakan Strategi Terbaik untuk Pengadaan Guru

JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar Simposium Bidang Pendidikan di Jakarta, Selasa (08/08). Dalam Simposium ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta agar pemerintah kabupaten bisa mengidentifikasi masalah dalam masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengadaan tenaga pendidik, dan kemudian menyusun rencana strategi.

 

“Melalui simposium ini, kita memiliki kesempatan berharga untuk bersamasama mengidentifikasi permasalahan yang ada, mendiskusikan strategi terbaik, dan menghasilkan solusi inovatif,” ungkap Menteri Anas dalam simposium yang digelar di aula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

 

Dukungan itu diberikan dalam konteks pengadaan aparatur sipil negara (ASN) yang lebih baik di masa mendatang. Menurut Anas, rencana pengadaan ASN sebaiknya prediktif akan dinamika dan perkembangan dunia di masa depan, termasuk pesatnya perkembangan terknologi.

 

BACA JUGA:Ratusan Orang Dikerahkan Gerak Bersama Komunitas Bersih-bersih Sungai Cikeas di Jatirangga

 

Tantangan yang dihadapi dalam mengisi kekurangan jabatan guru dan tenaga kesehatan begitu kompleks. Terlebih, karakteristik geografis Indonesia yang tentu berpengaruh pada mobilitas tenaga pendidik di berbagai daerah.

 

Kompleksitas tantangan itu tentu bisa dihadapi dengan strategi yang matang. Dalam konteks pengadaan ASN, Kementerian PANRB berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan guna memastikan bahwa proses pengadaan ASN berjalan efektif, efisien, dan berkualitas. “Kebijakan ini terutama harus mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan dalam pemenuhan kebutuhan guru dan kesehatan,” ujar Menteri Anas.

 

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, pemenuhan kebutuhan jabatan teknis sesuai prioritas nasional dan tenaga layanan dasar menjadi prioritas utama. Layanan dasar ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan penegakkan hukum.

 

Sumber: