Pabrik Ban di Cikarang PHK Ribuan Karyawannya, Kemnaker Ungkap Penyebabnya, Ternyata...

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Pabrik Ban, PT. Hung-A Indonesia menyatakan tutup produksi, pada 1 Februari 2024. PT. Hung-A Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang berada di Kawasan Industri Hyundai, Cikarang.

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1991. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis ban dan produk tabung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, seiring dengan proses penutupan itu, perusahaan telah merumahkan seluruh karyawannya, sekitar 1.500 karyawan.

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membenarkan bahwa PT Hung-A Indonesia akan melakukan penutupan operasional hingga menyebabkan ribuan karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

BACA JUGA:Update Terbaru Seven Knight 2 : Hero Myth Baru Rule Breaker Elenia, Map Musim 4 Chapter 1, Celebration Event

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan pihak Hung-A Indonesia telah melaporkan penutupan operasional kepada Dinas Ketenagakerjaan Bekasi. Alasan penutupan karena penurunan permintaan dan pendapatan perusahaan.

"Perusahaan Hung A sudah melapor ke kantor Disnaker Bekasi. Penyebab utama penutupan perusahaan karena tidak adanya order dari pemesan," ujar Indah kepada awak media saat dihubungi, Rabu (17/1/2024).

Indah juga menjelaskan kondisi perusahaan mengalami pemasukan yang terus menipis. Turunnya orderan juga disebabkan oleh syarat yang ketat dari pemesan.

"Dampak atas persyaratan ketat dari pemesan cukup mempunyai efek terhadap produk yang dihasilkan. Cash flow yang menipis berujung tidak dapat menopang labour cost," jelasnya.

BACA JUGA:Anniversary ke-7, Yu-Gi-Oh! Duel Links Hadirkan Banyak Hadiah Spesial!

Saat ini, kasus penutupan dan berdampak pada PHK karyawan PT Hung-A tengah ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan Bekasi. Kementerian Ketenagakerjaan atau pemerintah pusat memastikan akan terus memantau bagaimana penyelesaian masalah tersebut untuk bisa menjamin hak-hak pekerja.

"Kami pantau terus ke Dinas Ketenagakerjaan Bekasi yang sedang menangani kasus tersebut termasuk melakukan mediasi jika ada perbedaan pendapat atau kehendak," ungkapnya.

Dia menjelaskan pengurusan soal ketenagakerjaan dapat ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan pada masing-masing wilayah. Jadi, permasalahan seperti PHK tidak semua dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi dapat juga diselesaikan dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat.

"Sesuai regulasi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu perusahaan swasta yang berlokasi di satu Kabupaten/Kota maka jika terjadi PHK dan perselisihan hubungan Industrial di perusahaan tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja setempat (Kab/Kota) tersebut wajib menangani kasus tersebut," tutupnya.

Sumber: