Gelar Rapat Kerja, Komisi II DPR RI Apresiasi dan Dorong Perkuat Kelembagaan BPIP

“Penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan, dan penyelenggaraan diklat pembinaan ideologi Pancasila, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan pelatihan Training of Trainer (ToT) pembinaan ideologi Pancasila, sertifikasi kepada pendidik dan pelatih diklat pembinaan ideologi Pancasila, standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, rekrutmen, seleksi dan diklat Paskibraka, serta penetapan purnapaskibraka duta Pancasila, pengukuran aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024,” papar Prof. Yudian.

 

Prof. Yudian juga mengungkapkan bahwa anggaran BPIP dari tahun 2023 hingga 2025 terus mengalami penurunan. Anggaran BPIP tahun 2024 turun sebesar Rp15.227.428.000,00 atau sebesar 4,26% dari tahun 2023, dan pagu anggaran BPIP tahun 2025 turun sebesar Rp42.840.690.000,00 atau sebesar 12,52% dari tahun 2024. BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp100.000.000.000,00 untuk membiayai kegiatan strategis.

 

Salah satu fokusnya adalah penguatan jaringan relawan Pancasila, pelatihan Paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila, serta sosialisasi Pancasila untuk content creator, youtuber, influencer, dan tiktoker. Kepala BPIP menekankan pentingnya menyosialisasikan Pancasila ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram, sesuai arahan Presiden pada saat pelantikannya sebagai Kepala BPIP di Istana, 7 Juni 2022 lalu.

 

Anggota Dewan Fraksi NasDem, Aminurokhman, S.E., M.M., dalam pendalamannya kepada BPIP, menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui undang-undang. Politikus tersebut menilai pentingnya tugas BPIP dalam mentransformasi nilai ideologi menjadi sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

 

“Setiap rapat saya dengan BPIP selalu saya mendorong, bahwa BPIP ini jangan hanya menjadi badan yang dibentuk oleh keputusan Presiden. Kedepannya, bagaimana lembaga ini eksistensinya harus dikuatkan dengan undang-undang,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Aminurokhman mendorong agar program-program BPIP menyentuh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Senada dengan itu, Fraksi Partai NasDem, Kamran Muchtar Podomi, S.T., mendorong BPIP untuk lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila di masyarakat sebagai modal persatuan dan kekuatan NKRI.

 

“Menebar nilai-nilai baik, nilai-nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. Makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideologi. BPIP ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan NKRI,” tuturnya.

 

Podomi juga menekankan pentingnya memperhatikan anggaran Paskibraka di daerah. “Karena BPIP ini bicara nilai, outcome-nya nilai, saya belum tahu batu ujinya apa, tapi yang terasa di daerah itu Paskibraka. Termasuk anggaran di daerah, perlu diperhatikan juga Paskibraka yang orangtuanya petani, tapi mereka bangga jadi Paskibraka, walaupun tingkat kabupaten/kota, apalagi mereka sampai hari di pusat,” jelasnya.

Sumber: