Duduki Posisi Pertama, Kabupaten Bekasi Jadi 'Sarang' PSK Terbanyak se-Jabar

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang diperoleh melalui pendataan potensi desa pada Mei 2024, terdapat 79 desa atau kelurahan di 19 kabupaten/kota Kabupaten Bekasi yang menjadi tempat aktivitas PSK.

Kabupaten Bekasi tercatat sebagai daerah dengan jumlah lokasi operasi pekerja seks komersial (PSK) terbanyak di Jawa Barat.

Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bekasi menduduki peringkat pertama dengan 17 lokasi.

Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Barat, Isti Larasati, menjelaskan bahwa pendataan dilakukan dengan menanyakan langsung kepada aparat desa mengenai keberadaan PSK, baik yang beroperasi secara individu maupun berkelompok.

BACA JUGA:Kabupaten Bekasi Jadi Daerah dengan Lokasi PSK Terbanyak di Jawa Barat

BACA JUGA:Anggota DPRD Karawang Dian Salwirani Reses di Desa Kertaraharja

"Kami menanyakan apakah di desa ini ada lokasi PSK yang menawarkan jasa secara komersial," ujar Isti dalam keterangannya, Kamis (13/02/2025).

Menurutnya, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama tingginya jumlah PSK di Jawa Barat.

Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah serta mobilitas penduduk yang tinggi juga diduga berkontribusi terhadap fenomena ini.

Namun, BPS tidak melakukan kajian lebih lanjut terkait penyebab utama keberadaan lokasi PSK di daerah-daerah tersebut. “Kami tidak menelusuri lebih lanjut faktor penyebabnya, namun secara umum, faktor ekonomi dan sosial berperan dalam hal ini,” tambahnya.

BACA JUGA:Tanggal rilis Kusuriya no Hitorigoto Musim 2 episode 6 sub Indo beserta tempat menontonnya

BACA JUGA:Tanggal rilis Class No Daikirai Na Joshi To Kekkon Suru Koto Ni Natta Episode 7 sub Indo & tempat nontonnya

Selain Kabupaten Bekasi, daerah lain yang juga memiliki banyak lokasi PSK adalah Kabupaten Indramayu dengan 13 lokasi, Kabupaten Subang 7 lokasi, serta Kabupaten Cirebon, Karawang, dan Kota Bandung yang masing-masing memiliki 6 lokasi. Kabupaten Sumedang tercatat memiliki 5 lokasi.

Fenomena ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencari solusi dalam menekan angka praktik prostitusi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah terdampak. (Iky)

Sumber: