Dewan Pendidikan Karawang Bahas Kesiapan Sekolah Hadapi Kebijakan Baru

KARAWANG – Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang menggelar forum diskusi bersama Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (F-MKKS) tingkat SMP se-Karawang. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula 2 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, pada Selasa, 8 April 2025.

 

Fokus utama diskusi kali ini adalah membahas kesiapan tenaga pendidik dalam merespons sejumlah regulasi baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Beberapa kebijakan yang tengah menjadi sorotan meliputi larangan pungutan biaya untuk kegiatan study tour, larangan praktik jual beli seragam sekolah, serta pelarangan pengumpulan dana untuk acara perpisahan siswa.

 

Ketua Dewan Pendidikan Karawang, Yan Zuwarsyah, dalam paparannya menyampaikan bahwa dunia pendidikan saat ini perlu sigap beradaptasi terhadap berbagai perubahan kebijakan. Ia menilai perlunya keselarasan pemahaman antar level pemerintahan agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan kegamangan di tingkat sekolah.

 

“Harus ada kesamaan persepsi dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Kalau ada regulasi dari pusat, maka daerah dan sekolah harus bisa menerjemahkannya dengan jelas. Pertanyaannya, apakah guru-guru kita sudah cukup siap menyikapi hal ini?” ujar Yan dalam diskusi tersebut.

 

Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap sistem pendidikan. Menurutnya, ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan realita di sekolah bisa menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.

 

“Sekarang ini masyarakat cepat merespons setiap kebijakan yang muncul. Jika tidak ditangani secara hati-hati, bisa jadi menimbulkan ketimpangan. Jangan sampai niat baik pemerintah tidak diimbangi kesiapan sekolah, sehingga masyarakat malah kecewa,” katanya menegaskan.

 

Mengenai efisiensi anggaran, Yan menyarankan agar program-program pendidikan yang sudah terbukti efektif tidak serta-merta dihentikan. Ia menyarankan agar dilakukan penyesuaian, seperti memperpanjang durasi pelaksanaan agar tetap berdampak namun lebih hemat anggaran.

 

Sumber: