Mengherankan, Dinkes dan BPKD Kabupaten Bekasi Saling Lempar Tanggung Jawab

CIKARANG PUSAT - Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) heran dengan 2 dinas saling lempar tanggung jawab Dinas Kesehatan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) persoalan transparansi pengelolaan keuangan anggaran Covid-19 Kabupaten Bekasi. "Ini menjadi pertanyaan besar kenapa antar dinas saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan, ini ada apa ko bisa berbeda pendapat?," kata Koordinator LAMI, Suganda, kemarin (18/4). LAMI pun menyayangkan saling kecam antar dua dinas tersebut, yang menurut dia bagaimana caranya memecahkan masalah ini. "Ini yang membuat LAMI adanya kecurigaan duggan unsur KKN anggaran covid-19, oleh karena itu kami harapkan penegak hukum turun menangani dugaan permasalahan anggaran covid-19 ini," tandasnya. Sebelumnya, anggaran konsumsi pasien isolasi Covid-19 disediakan tempatnya oleh Pemkab Bekasi disinyalir menjadi bancakan oknum Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ditepis oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi. Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA Supratman mengatakan bahwa anggaran konsumsi yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tersebut menurut dia adalah data orang yang berbeda. “Jadi kalau anggaran dari Dinsos untuk pasien isolasi, kemudian untuk anggaran dari Dinkes untuk dokter atau perawat yang menangani pasien tersebut,â€ kata MA Supratman saat diwawancarai Cikarang Ekspres. Ia pun menjelaskan soal audit anggaran Covid – 19 yang Inspektorat lakukan itu merupakan rahasia dan hanya diberitahukan kepada Bupati Bekasi Eka Supriatmaja. “Untuk laporan audit itu hanya diberikan kepada Bupati Bekasi tidak bisa dipublikasikan,â€ tandasnya. (har/jio) 

Sumber: