Santri Pasundan Tawarkan Pendekatan Humanis Tangkal Radikalisme

JAKARTA-Pimpinan Pusat Perkumpulan Santri Pasundan mendapatkan undangan khusus untuk melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kemenpolhukam. Rapat tersebut merupakan respon dari permohonan PP Perkumpulan Santri Pasundan untuk melaksanakan audiensi. Sehubungan situasi pandemi maka pelaksanaan rakor dilakukan dengan secara virtual. Rakor  dilaksanakan Selasa 20 April 2021 dimulai pukul 12.00 hingga pukul 14.30. Dari Kemenkopolhukam hadir Deputi VI /Kesatuan Bangsa melalui Asisten Deputi dan Para Kabid. Sementara itu dari PP Santri Pasundan di hadiri Seluruh Jajaran Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Wilayah Provinsi DKI serta Pimpinan Daerah dari beberapa Kabupaten seperti  Karawang,  Sukabumi, .Garut,  .Ciamis, Cianjur dan Kota Cirebon. Beberapa hal yang disampaikan PP Santri Pasundan yang menjadi entri poin pembahasan diantaranya terkait merebaknya pengedar narkoba yang sudah sangat meresahkan masyarakat,  terutama obat-obatan tipe G yang dijual bebas terutama Jawa Barat menjadi lahan subur para pengedar dan penjual obat berbahaya tersebut. Peredaran obat itu disinyalir dibekingi  oknum-oknum tertentu yang sudah merebak hingga ke pedesaan. Hal ini sangat meresahkan para ulama,santri dan masyarakat karena yang menjadi sasaran adalah para remaja dan generasi muda lainnya. PP Santri Pasundan melalui ketua umumnya Aceng Ahmad Nasir mengatakan, jika dibiarkan maka pihaknya sangat khawatir akan nasib generasi bangsa ke depan. Entah 5 atauh 10 tahun ke depan mereka akan rusak otaknya. Akan rusak ahlaknya dan akan rusak fisiknya. "Oleh karena itu kami PP Santri Pasundan meminta kepada Kemenkopolhukam untuk segera melakukan langkah kongkrit pada kementrian atau lembaga terkait di bawahnya untuk melakukan langkah nyata untuk menyelamatkan generasi bangsa," tegas Aceng. Selanjutnya Ahmad Mustofa, Ketua Pimpinan Daerah Santri Pasundan Kabupaten Karawang mengatakan, santri memiliki peran strategis dalam berbagai aspek, Pemerintah sudah seyogyanya memperhatikan lebih luas memaksimalkan peran dan fungsi santri pada program-program pemberdayaan nyata pada santri. Terutama pada aspek penganggaran untuk para santri yang mungkin karena dianggap non formal sehingga perhatiannya masih belum maksimal. Sementara Asep Lukman, anggota Pembina PP Santri Pasundan mengatakan,  Jawa Barat pernah dianggap sebagai salah satu provinsi yang radikal dari hasil sebuah survei, Tentu sebagai warga Jawa Barat merasa kaget bahwa faktanya masyarakat muslim Jawa Barat yang humanis tentu merasa tersinggung apalagi terkesan banyak elit politik. Bahkan pemangku kebijakan sering membuat statemen yang memicu kontroversi serta diharapkan dalam rangka melaksanakan deradikalisasi tidak perlu ada langkah refreshif, namun dengan langkah yang humanis serta dialogis. "Dan PP Santri Pasundan siap menjadi mitra pemerintah dalam mengimplementasikan program de radikalisasi," ungkapnya. Adapun ide deradikalisasi lainnya disampaikan oleh Andy Supardi Penasihat Santri Pasundan Kabupaten Sukabumi mengatakan perlu adanya “deradikalisasi berbasis tasawufâ€ hal ini lebih menyentuh pada aspek spritualitas. Terlebih Mantan Komandan Resimen Mahasiswa ini juga mengatakan bahwa pentingnya mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD1945 apalagi setelah berkali-kali di amandemen telah terjadi pergeseran nilai oleh karena itu sangat penting di tumbuh kembangan ruh UUD 1945 dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa. Hal lain juga disampaikan oleh Ust DR (cand) Irham Hasan LC yang merupakan alumni Alazhar Cairo ini mengatakan tentang pentingnya synergy antara pemerintah dan masyarakat dan diharapkan santri memiliki peran penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan tersebut. Selanjutnya DR (cand)Hendro Sugiarto merupakan Sekjen Santri Pasundan mengapresiasi Kemenkopolhukam yang responship dan berharap ada sinergi lanjut terkait berbagai persoalan bangsa, begitu juga disampaikan Alek Kunkun Syarifudin selaku bendahara Umum PP Santri Pasundan menyatakan hal yang sama bahwa santri dengan peran strategisnya bisa menjadi bagian penting dalam upaya menangkal radikalisme. Selain itu Ketua Bidang Budaya PP Santri Pasundan Asep Maher mengatakan dalam membangun Kebhinekaan perlu pemahaman aspek budaya di masing-masing daerah sehingga kebijakan akan inline serta bisa memaksimalkan peran santri di daerah masing-masing. Adapun respon dari ASDEP VI Toma Amrah,  Kemenkopolhukam sangat berterimakasih kepada Santri Pasundan yang telah memberikan banyak masukan  dan akan dilanjutkan ke Menko. Untuk selanjutnya bisa menjadi bahan penting yang bisa diimplementasikan pada Kementrian terkait di bawah Kemenkopolhukam. (red)