Disperindagkop UKM Karawang Pantau Harga Pangan Lewat SP2KP

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Karawang menerapkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar tradisional, termasuk Pasar Johar dan Pasar Baru Karawang. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga serta mengantisipasi kenaikan harga komoditas yang berpotensi memicu inflasi.

 

Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Karawang, Dindin Rachmadi, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Namun, terdapat sejumlah komoditas non subsidi yang harganya berada di atas rata-rata, terutama daging ayam dan cabai merah keriting.

 

“Kita pantau di Pasar Johar dan seluruh pasar tradisional. Harga-harga untuk non subsidi seperti daging ayam, cabai merah keriting memang di atas rata-rata,” ujarnya, Rabu (30/9).

 

Ia menjelaskan, kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi kondisi musim kemarau yang berdampak terhadap pasokan dari luar daerah. Meski Karawang menjadi salah satu daerah surplus beras, kebutuhan pangan lain, seperti daging, telur, bawang merah, dan cabai, masih bergantung pada pasokan dari daerah produsen.

 

Menurutnya, pasokan komoditas tersebut berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bawang merah, misalnya, banyak dipasok dari Brebes, sedangkan telur berasal dari wilayah Tulungagung dan Blitar. Berkurangnya pasokan dari daerah produsen di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat turut memengaruhi pergerakan harga di pasar.

 

Untuk mengantisipasi kenaikan lebih lanjut, Disperindagkop UKM Karawang mengaktifkan koordinasi Satgas Pangan bersama Perum Bulog, Dinas Pertanian, Polres Karawang, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Pemantauan harga dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk menentukan langkah pengendalian yang diperlukan.

 

Dindin menambahkan, hasil pemantauan harga juga menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri yang digelar setiap Senin pagi. Dalam forum tersebut, perkembangan harga komoditas di setiap daerah dibahas untuk mengidentifikasi faktor yang berpotensi memicu inflasi.

 

Sumber: