Dugaan Ketidakberesaan Kinerja DPUPR, Sekretaris Komisi IV Tantang Komisi III Sidak ke DPUPR

KARAWANG - Usai melapor kepada Wakil Bupati, Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang, Atta Subajga, menantang Komisi III DPRD Karawang untuk melakukan sidak terkait dugaan ketidakberesan kinerja DPUPR yang terjadi di Kecamatan Telagasari dan Lemahabang. Sebelumnya temuan dugaan utakatik titik pembangunan sehingga tidak sesuai dengan usulan pembangunan di musrenbang muncul di musrenbang Kecamatan Telagasari. Saat itu di forum diketahui hanya ada tiga usulan normalisasi sungai, namun data yang diplot oleh DPUPR ada 32 titik. Hal itu terjadi kembali pada Musrenbang di Lemahabang, kejadian serupa juga terjadi, ada 19 kegiatan pembangunan yang sama sekali tidak ada yang mengusulkan namun masuk ke dalam ploting kegiatan pembangunan di DPUPR. Kepada KBE, Atta mengatakan, dirinya menantang Komisi III agar melakukan sidak terhadapan temuan tersebut. Jika ternyata program normalisai sungai tidak dibutuhkan masyarakat agar di reposisi terhadap program pembangunan yang lain. Kondisi ini berbanding terbalik terbalik dengan realiasi program musrenbang tahun lalu, dimana dari 16 yang direalisasikan cuman satu. Hal itu, terjadi juga di Lemah abang, dimana usulannya 15 yang realisasi hanya 4. â€Atta Subagja Sekretaris Komisi IV dan Anggota DPRD Dapil IV menantang Komisi III untuk melakukan sidak terkait temuan ini 32 dan 19 titik di kecamatan Telagasari dan Lemahabang. Apakakah urgensinya diperlukan masayarakat atau tidak. Jika tidak cancel kemudian reposisi untuk pembangunan,â€ pinta Atta, Jum’at (18/1). Dirinya juga meminta, agar kinerja DPUPR lebih akomodatif terhadap kepentingan publik. Bisa dikethaui bersama, Di dapil IV sendiri, masih banyak PR Pemda terhadap Insfratuktur khusunya Jalan Tanjung Baru Dan Jalan Kalen Kalong. Jika dirasa temuan hasil sidak normalisasi sungai ternyata tidak dibutuhkan masyarakat, anggaranya bisa di reposisi untuk kepentingan insfrastruktur. “Jika Untuk dialhikan kepada program yang dibutuhkan seperti tanjung baru dan jalan kalen kalong yang notabene keadaanya sangat buruk. Program yang sifatnya Top-Down yang tidak esensi dan tidak Urgen, Perlu dievaluasi PUPR,â€ cetusnya. Ia menginginkian agar DPUPR harusnya satu arahan dengan Bupati-Wabup apalagi di tahun kedua ini merupakan Tahunnya pembangunan Celicca-Aep. Ia melihat DPUPR malah bermain petak umpat dengan pemimpinnya sendiri. “jangan sampai program DPUPR tidak senapas dengan Bupati-Wabup. Malahan kesannya main petak umpet terkait program yang tidak akomodatif terhadap kepentingan public.â€ pungkasnya. Sebelumnya, Anggota DPRD Karawang Fraksi Demokrat, Mahpudin menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan ada ketidakberesan dugaan pembengkakan proyek yang tidak sesuai usulan musrenbang ke teman-temannya di Komisi III DPRD Karawang. “Kemarin sih, sudah di sampaikan ke ketua cuman gatau kemarin jadwal hasil bamus itu sudah padat. Jadi belum bisa memastikan apakah hearing bisa segera dilaksanakan minggu ini atau minggu depan. Rencana sudah pasti dipanggil, karena sudah kewajiban di komisi III,â€ kata Mahpudin saat selesai musrenbang di Lemahabang, kemarin (17/1). (rul/ygi)